Ini 3 Variabel Indeks Demokrasi Indonesia Berkategori Buruk pada 2018 Versi BPS

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis indeks demokrasi Indonesia (IDI) 2018 melalui tiga aspek, yaitu aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Meski secara umum meningkat dibandingkan dengan 2017, IDI 2018 masih berada pada kategori sedang.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecik Suhariyanto mengatakan, masih terdapat tiga variabel IDI berkategori buruk pada 2018. Ketiga variabel itu adalah “partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan” sebesar 54,28 poin; “peran DPRD” 58,92 poin, dan; “peran birokrasi pemerintah daerah” 55,74 poin.

Ada beberapa indikator yang dipakai BPS dalam mengukur IDI. Di antaranya indikator ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, serta; aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama dan aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya.

“Satu indikator dari aspek kebebasan sipil, yaitu indikator ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat,” kata Suhariyanto di Gedung BPS, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

Sementara, dua indikator berasal dari aspek hak-hak politik, yaitu indikator persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi, dan; indikator demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan.

Adapun tiga indikator lainnya berasal dari aspek lembaga demokrasi, yaitu indikator peraturan daerah (perda) yang merupakan inisiatif DPRD; indikator rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan; indikator upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. “Indikator ini memerlukan perhatian dari semua pihak agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik,” ujarnya.

Dia menuturkan, IDI tingkat nasional pada 2018 memiliki skor 80 poin atau kategori baik. Metodologi penghitungan IDI dilakukan menggunakan empat sumber data. Pertama, review surat kabar loka, kedua, review dokumen (perda, pergub dan lain-lain), ketiga focus group discussion, dan wawancara mendalam. (AIJ)

Tinggalkan Komentar