Buat Lagu yang Merendahkan Perempuan, Bupati Purwakarta Disanksi Renovasi 10 Rumah Janda

Indonesiainside.id – Lagu berjudul Lalaki Langit Lalanang Bejat karya Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein, menuai kritik dari berbagai kalangan karena dinilai mengandung lirik yang merendahkan perempuan dan memperkuat stereotipe gender.

Sejumlah penggalan lirik lagu tersebut menjadi sorotan publik karena dianggap melecehkan fisik dan fungsi reproduksi perempuan. Polemik itu kemudian memicu respons dari pemerintah daerah hingga lembaga negara.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Dedi Mulyadi menjatuhkan sanksi sosial kepada Om Zein. Ia meminta Bupati Purwakarta merenovasi 10 rumah milik janda atau ibu tunggal di Purwakarta menggunakan dana pribadi, tanpa memanfaatkan anggaran pemerintah daerah.

“Saya memberikan sanksi sosial. Pak Bupati diberikan tugas untuk merenovasi 10 rumah janda tanpa menggunakan APBD di Purwakarta. Itu bagian dari kita memuliakan perempuan,” ujar Dedi Mulyadi.

Selain memperbaiki rumah, Om Zein juga diminta menjamin pendidikan anak-anak para penerima bantuan serta membantu menyediakan lapangan pekerjaan bagi para ibu tunggal agar memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan.

Polemik lagu tersebut turut mendapat perhatian Kementerian Dalam Negeri. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan, menyatakan Om Zein akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Hasil klarifikasi itu akan menjadi dasar bagi kementerian dalam menentukan langkah pembinaan selanjutnya.

Sementara itu, Komnas Perempuan menilai lirik lagu tersebut mengandung stereotipe dan diskriminasi terhadap perempuan. Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, mengatakan pernyataan yang merendahkan perempuan tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan etika komunikasi.

Menurutnya, pandangan yang bias gender dari seorang kepala daerah berpotensi memengaruhi kebijakan publik, pelayanan kepada masyarakat, serta budaya birokrasi yang seharusnya menjamin kesetaraan dan perlindungan hak-hak perempuan.

Senada dengan itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengingatkan bahwa setiap karya yang dipublikasikan kepada masyarakat seharusnya menghormati martabat perempuan dan tidak memuat muatan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi.

Tinggalkan Komentar