Zulhas Dalami Dugaan Penyalahgunaan MBG, Janji Laporkan Hasil Kajian Bulan Depan

Indonesiainside.id– Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pemerintah tengah mendalami berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dugaan penyalahgunaan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Hasil pendalaman tersebut akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu satu bulan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memperbaiki tata kelola program unggulan pemerintah tersebut.

“Kami akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan dan merapikan tata kelola MBG,” kata Zulhas usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7).

Rapat yang dipimpin Presiden Prabowo berlangsung sekitar empat jam dengan dua agenda utama, yakni evaluasi Program Makan Bergizi Gratis serta percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menurut Zulhas, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari dugaan penyalahgunaan program hingga ketidaksesuaian antara lokasi penerima manfaat dengan ketersediaan dapur SPPG.

“Ada penyalahgunaan, ada titik-titik yang sudah layak menerima MBG tetapi belum memiliki SPPG. Ada juga yang sudah membangun namun belum beroperasi. Banyak persoalan yang sedang kami dalami,” ujarnya.

Ia menjelaskan hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Presiden Prabowo untuk menentukan kebijakan lanjutan guna memperkuat tata kelola dan efektivitas pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia.

Sementara itu, dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji kembali kecukupan anggaran Program MBG, khususnya terkait alokasi sebesar Rp15.000 per penerima manfaat.

Saat ini, biaya bahan baku makanan ditetapkan sebesar Rp8.000 untuk peserta didik PAUD hingga kelas 3 SD dan Rp10.000 bagi siswa kelas 4 SD hingga SMA. Selain itu, terdapat biaya operasional sebesar Rp3.000 dan anggaran fasilitas sebesar Rp2.000 untuk setiap porsi makanan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan Presiden meminta seluruh opsi kebijakan dihitung secara matang sebelum keputusan akhir ditetapkan.

“Pemerintah ingin seluruh perhitungan dilakukan secara menyeluruh agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

Tinggalkan Komentar