Oleh: Ahmad ZR
Indonesiainside.id, Jakarta – Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar membeberkan empat bahaya kritis yang dapat mengancam kedaulatan negara jika pemerintah terus menambah utangnya terhadap asing. Hingga kini, Musni mencatat utang negara terhadap asing sudah mencapai 46 persen lebih.
“Pertama, kedaulatan negara terancam, kedua intervensi asing semakin besar,” tulis Musni melalui akun twitternya, Sabtu (10/8).
Ketiga, lanjut dia, rakyat semakin sulit hidupnya karena negara harus bayar utang. Dan keempat, generasi mendatang menghadapi masalah besar.
“Semoga kita sadar dan segera cari solusi,” kata sosiolog ini.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, porsi kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) sudah mencapai lebih dari 40 persen. Hal ini, menurut dia, meningkatkan risiko bagi perekonomian Indonesia.
“Sekali goyang (perekonomian), mereka bisa langsung keluar. Ekonomi kita (bisa) terbanting,” ujar Darmin, kemarin (9/8).
Meski begitu, menurut Darmin, pemerintah akan terus berupaya mengurangi ketergantungan terhadap utang. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan dengan cepat. Perlu perencanaan jangka panjang.
“Tentu bukan pekerjaan jangka pendek dalam mengurangi ketergantungan, tetapi harus sedikit demi sedikit dikurangi,” katanya.
Masih kata Darmin, salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan asing pada portofolio surat utang pemerintah, antara lain dengan mendorong inklusi keuangan agar seluruh lapisan masyarakat bersedia mengakses layanan keuangan. “Tapi tentu tidak bisa kalau hanya sekadar membuka tabungan, inklusi keuanggannya tidak hanya itu tetapi juga produk keuangan lainnya,” kata dia.
Data yang disampaikan Bank Indonesia, Neraca Pembayaran Bank Indonesia menyebut rasio kepemilikan asing terhadap SUN pada kuartal II 2019 mencapai 46,6 persen. Ini naik dibanding kuartal I 2019 yang sebesar 46 persen. (*/Dry)
Utang untuk investasi itu sudah sesuatu yang wajar dalam membangun dan itu yang dilakukan di dunia bisnis. anda suka gunakan jalan Tol ? bagaimana dengan sarana negara yang lain ? kritik membangun itu selalu welcome tetapi bukan kritik yang merusak sehingga menimbulkan ketakutan..masa kampanye sudah berlalu.