Oleh: Muhajir
Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menilai wacana MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 harus dilakukan secara cermat agar tidak terjebak pada kepentingan sesaat. Dia mengatakan, amandemen UUD sebelumnya terdapat masalah, terutama dari sisi subtansi dan prosedur.
“Kajian terhadap amendemen harus didalami, sampai sejauh mana mau melakukan amendemen terhadap UUD 45,” kata Fadli di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (12/8).
Dia menjelaskan, pada amandemen pertama hingga keempat telah menghilangkan substansi naskah asli UUD 1945. Dengan demikian, dia melihat naskah yang ada saat ini adalah naskah baru.
Maka itu, Fadli meminta agar pembahasan terkait wacana tersebut harus dilakukan secara teliti dan seksama. Dia khawatir, hasil amandemen nantinya merugikan masyarakat.
“Kalau mau amendemen harus dikaji dengan cermat, jangan hanya untuk kepentingan sesaat. Kalau untuk kepentingan sesaat atau kelompok, ini akan merugikan rakyat,” ujar Fadli.
Dia menyarankan, jika MPR tetap ingin melakukan amandemen, UUD 1945 dikembalikan ke naskah semula beserta hasil amendemen I-IV untuk selanjutnya dilakukan adendum. “Kalau bisa sekaligus aja, kita kembalikan dulu (ke UUD 1945),” ujarnya.
Anggota MPR dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasludin, pada Jumat (26/7) lalu mengatakan, MPR saat ini sedang menggodok penghidupan kembali pembangunan model GBHN lewat amendemen terbatas UUD 1945. Badan Pengkajian MPR sudah melakukan kajian dan diskusi panjang dengan berbagai pihak.
Dia mengklaim, dari kajian tersebut banyak masyarakat yang ingin GBHN dihidupkan kembali.
“Di sinilah perlu GBHN yang bisa menjadi pedoman semua. Kajian dan rekomendasi di MPR sudah kuat tinggal kemauan politik saja. Pola pembangunan model GBHN merupakan representasi dan implementasi Pancasila yang ingin perencanaan dan pelaksanaan terarah dan legitimasinya kuat,” kata dia. (EP)