INDEF: Utang Jatuh Tempo Jangan Korbankan Kepentingan Rakyat

Oleh: Ahmad Z.R |

Sejumlah kalangan ekonom mewanti-wanti pemerintah agar besarnya utang jatuh tempo pada 2019 tidak mengorbankan kepentingan rakyat, berupa belanja masyarakat yang sifatnya produktif seperti belanja modal dan belanja subsidi.

Indonesiainside.id, Jakarta – Besarnya utang jatuh tempo pada 2019 disoroti sejumlah kalangan ekonom. Para pemerhati ekonomi meminta pemerintah jangan mengorbankan kepentingan rakyat, berupa belanja masyarakat yang sifatnya produktif seperti belanja modal dan belanja subsidi.

Seperti diketahui, data Kementerian Keuangan menyebutkan, nilai utang jatuh tempo pada 2019 cukup besar yakni mencapai Rp409 triliun, setara 16,76% dari total belanja negara yang diusulkan Rp2.439,75 triliun.

Ekonom INDEF Abra Talattov mengatakan utang Indonesia di Desember 2018 mencapai Rp4.400 triliun, kurang lebih mendekati 30% dari PDB (produk domestik bruto).

“Nah, meski (pemerintah) mengatakan bahwa saving kita masih aman, tapi banyak indikator yang menunjukan bahwa resiko utang saat ini sudah dalam tahap yang patut diwaspadai,” ujar dia kepada Indonesiainside.id, di Jakarta, kemarin.

Hal itu dikarenakan utang di 4 tahun era kepemimpinan Jokowi tumbuh sangat pesat. Meski utang tersebut ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, namun tidak ada pencapaian yang mampu dibanggakan. Pasalnya, tax ratio (penerimaan pajak) Indonesia masih tertatih-tatih untuk menuju angka 15%.

“Padahal, penerimaan pajak itulah yang menjadi kekuatan kita untuk bias membayar utang. Jadi, kalua utang terus bertambah, sedangkan penerimaan pajak kita nggak cemerlang, maka setiap tahun pertumbuhan utangnya semakin besar,” ujarnya.

Abra menilai pemerintah mampu lihai memainkan manuvernya dengan mengatakan bahwa angka defisit di bawah 3%. “Namun, tetap saja walaupun klaim angka defisit di bawah tiga persen, angka utang kita terus bertambah,” kata dia.

Ia menjelaskan, untuk sebuah negara berkembang, angka tax ratio ideal minimal sebesar 13% hingga 15%. Sehingga, dengan tax ratio sebesar 15%, pemerintah dapat mengantisipasi jika pertumbuhan utang sangat drastis.

“Artinya, pemerintah sendiri kan juga sudah punya target di RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) bahwa tax ratio kita sampai 15 persen. Seharusnya pemerintah komitmen dengan janjinya,” ujarnya.

Jika, tax ratio tidak mampu memenuhi target, jelas Abra, maka utang akan semakin membengkak dan porsi belanja negara akan semakin banyak porsinya untuk membayar bunga utang. Terbukti, anggaran belanja negara untuk membayar bunga utang di masa pemerintahan SBY mencapai 13%.
“Nah, sekarang sudah mencapai 17 persen. Bayangkan, kue belanja negara yang tadinya 13 persen untuk bayar utang jadi 17 persen. Lama-lama bisa naik terus mencapai 15 hingga 20 persen kalau kemampuan belanja kita tidak mampu untuk bayar,” kata Abra.

Akibatnya, belanja masyarakat yang sifatnya produktif seperti belanja modal dan belanja subsidi dikorbankan. “Akhirnya, kepentingan masyarakat yang dikorbankan karena penerimaan pajak kita tidak maksimal,” sesal dia.

Ia mencatat, dampak dari peningkatan utang secara pesat mengakibatkan neraca perdagangan defisit. Hal itu menggambarkan bahwa wacana utang meningkatkan kinerja ekspor tidak terbukti. Sebab, salah satu keuntungan ekspor adalah menghasilkan devisa yang digunakan untuk bayar utang luar negeri.

“Transaksi defisit neraca perdagangan kita di tahun 2018 kemarin terburuk dalam sejarah. Jadi (wacana) itu terbantahkan sendiri dengan realita ekonomi yang ada,” tandasnya. (*/Dry)

Tinggalkan Komentar