Oleh: Suandri Ansah
Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang mengatakan, kenaikan harga minyak 8 tahun terakhir membuat Indonesia perlu mengembangkan energi alternatif. Salah satunya dengan pembangunan Pembangkit Tenaga Nuklir.
Menurutnya, energi baru dan terbarukan akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan industri. Lebih dari itu, hal tersebut juga membuka peluang investasi jangka panjang di Indonesia.
Dia menjelaskan, pembangunan Pembangkit Tenaga Nuklir akan menjadi langkah strategis yang sejalan dengan upaya pemerintah melakukan ekspor sumber daya alam dalam bentuk semi-finishing product atau finishing product. Sebagai contoh, rencana pengembangan bauksit menjadi alumunium di Kalimantan Barat.
“Kita memerlukan energi skala besar, stabil, murah, dan bebas polusi. Hal tersebut hanya akan dapat dipenuhi jika kita membangun energi baru dan terbarukan melalui Pembangkit Tenaga Nuklir dan mengakhiri secara bertahap penggunaan energi fosil,” katanya dalam pengantar sidang bersama DPR dan DPD, Jumat (16/8) di Gedung MPR, Jakarta Pusat.
Sehubungan dengan itu, Oesman menegaskan bahwa DPD mendukung proyek pembangunan PLTN di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota lain di Indonesia. Ia menilai, proyek tersebut telah sesuai dengan hasil kajian dan riset Tim Penyiapan Pembangunan PLTN dan komersialisasinya.
“Bahwa Kabupaten Bengkayang layak untuk dijadikan percontohan, bahkan hasil riset menyatakan 87 % masyarakat Provinsi Kalimantan Barat setuju pembangunan PLTN tersebut guna mendukung industrialisasi dan mensejahterakan masyarakat,” katanya.
Selain itu, isu strategis lainnya adalah kemandirian ekonomi. Menurutnya, pemerintah perlu niat dan nyali yang besar untuk mewujudkan ekonomi berdikari sebagai kekuatan utama pembangunan.
Oesman memandang, salah satu wujud kemandirian yang telah diciptakan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah pengambilalihan saham PT Freeport sebesar 51%. Dalam prosesnya, DPD RI ikut memfasilitasi pertemuan antara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua dengan PT. Freeport terkait pembayaran pajak air permukaan.
“Ke depan, segala upaya kita dalam rangka membangun kedaulatan energi, kedaulatan pangan, hingga kedaulatan politik sebagai bangsa harus menjadi perhatian kita semua,” ujarnya. (*/Dry)