Faisal Basri: Beban Bunga Utang Indonesia Tergolong Tinggi

Oleh: Andryanto S |

Selain utang pemerintah di era Presiden Jokowi meningkat relatif pesat, beban bunga utang Indonesia juga tergolong tinggi. Hal itu dapat dilihat dari yield surat utang Indonesia bertenor 10 tahun yang tinggi, yaitu 8,1 persen per 25 Januari 2019.

Indonesiainside.id, Jakarta – Ekonom senior Faisal Basri menilai beban bunga utang Indonesia yang tergolong tinggi dapat berdampak terhadap APBN. Dengan begitu, sekalipun utang pemerintah Indonesia masih relatif rendah, namun beban pembayaran bunga utang terhadap APBN terus meningkat.

“Pada tahun 2014, pembayaran bunga utang baru mencapai 7,5 persen dari belanja total dan 11,1 persen dari belanja pemerintah pusat. Lima tahun kemudian meningkat masing-masing menjadi 11,7 persen dan 17,9 persen,” ujar Faisal dalam situs miliknya, di Jakarta, Senin (28/1).

Selama kurun waktu 2014-2018, lanjut dia, belanja untuk pembayaran bunga utanglah yang tumbuh paling tinggi (94 persen), lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9 persen. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat yang nisbah utangnya jauh lebih tinggi dari Indonesia hanya mengalokasikan 7 persen dari belanja total pada tahun anggaran 2018.

Beban bunga utang indonesia. Foto: faisalbasri.com

“Harus diingat pula, APBN AS sebagian besar dialokasikan untuk belanja sosial yang langsung diterima oleh rakyatnya, antara lain dalam bentuk perlindungan sosial dan kesehatan (medicare dan medicaid),” paparnya.

Sementara di Indonesia, akibat beban pembayaran bunga yang terus meningkat, alokasi untuk belanja sosial tak kunjung naik, bahkan turun.

Dia mengakui persoalan utang pemerintah menjadi sasaran tembak yang kerap digunakan pasangan Prabowo-Sandi. Puncaknya adalah ketika Capres Prabowo Subianto menyarankan agar penyebutan Menteri Keuangan diubah menjadi Menteri Pencetak Utang.

Meski demikian, Faisal menilai memang utang pemerintah di era Presiden Jokowi meningkat relatif pesat. Selama kurun waktu 2014-2018 utang pemerintah pusat naik 69 persen, dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun. Peningkatan itu lebih tinggi ketimbang periode 2010-2014 sebesar 55 persen.

Sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Rizal Ramli juga mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah saat ini yang menerapkan imbal hasil (bunga) utang yang relatif tinggi, sekitar 8% per tahun. Hal ini menjadi beban yang harus ditanggung pemerintah.

Rizal Ramli menilai imbal hasil (bunga) utang Indonesia yang merupakan biaya yang ditanggung pemerintah relatif tinggi yaitu mencapai 8 persen per tahun. Sebagai pembanding, Rizal menyebutkan imbal hasil surat utang Vietnam hanya di kisaran 4 persen per tahun.

“Ini tidak sehat. Cepat atau lambat Indonesia akan menghadapi masalah,” ujarnya. (*/Dry)

Tinggalkan Komentar