Lucunya RKUHP ‘Jaman Now’, Gelandangan Bisa Didenda Rp1 Juta

Oleh: Icheiko Ramadhanty

Indonesiainside.id, Jakarta – DPR dan pemerintah berkukuh mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), kendati isi serta proses pembuatannya menuai kritik dari para aktivis dan masyarakat sipil. Dalam RKHUP itu, terdapat pasal-pasal yang mengancam rakyat kecil.

Sebagai contoh adalah pasal yang mengancam hukuman denda bagi gelandangan. Aturan tersebut dimuat dalam Pasal 432 tentang penggelandangan pada draf RKUHP 28 Agustus 2019.

“Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I,” demikian bunyi pasal 432 RKUHP Buku II.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyoroti aturan tersebut berpotensi menjadi masalah kriminalisasi yang berlebihan. “Isu yang paling menggelikan (dalam RKUHP) adalah masalah penggelandangan yang diancam dengan pidana denda hingga Rp1 juta,” ungkap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melalui keterangan di laman resminya, dikutip Kamis (19/9).

Sementara, Pasal 281 RKUHP menutup kebebasan pers dan masyarakat untuk mengkritik presiden dengan ancaman 3,5 tahun penjara. Dikutip dari laman Reporters Without Borders for Freedom of Information (RSF), menempatkan indeks kebebasan pers di Indonesia pada peringkat 124 dari 180 negara selama tiga tahun berturut-turut. Artinya, indeks kebebasan pers di Indonesia jalan di tempat.

Banyaknya pasal karet yang merugikan rakyat membuat aktivis pegiat HAM tidak tinggal diam. Mereka mengajak seluruh masyarakat untuk menandatangani petisi agar Presiden Joko Widodo menolak RKUHP di rapat paripurna DPR.

Hingga Kamis (19/9) ini, petisi yang diunggah di laman change.org dengan judul ‘Presiden Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna DPR’ itu sudah diteken oleh lebih 230 ribu orang. (AIJ)

Tinggalkan Komentar