IndonesiaInside.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Rapat Kerja (Raker) Pengakhiran Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan Pekerja Migran. Raker yang digelar di Bandung, Jawa Barat ini diikuti 4 orang perwakilan Satgas dari 26 wilayah embarkasi, debarkasi atau daerah asal Pekerja Migran Indonesia dengan total peserta sekitar 200 orang.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan memaparkan capaian kinerja Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Sejak tahun 2023 hingga September 2024, Satgas telah mencegah 9.057 orang Pekerja Migran Indonesia yang akan ditempatkan secara nonprocedural. Kemudian memulangkan 32.385 orang Pekerja Migran Indonesia serta menangani 1.421 kasus Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.
“Saya apresiasi kepada seluruh anggota Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atas kinerjanya selama ini. Satgas telah menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” kata Wamenaker Immanuel yang akrab disapa Noel di Bandung, Rabu (13/11/2024).
Noel mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). KemenP2MI/BP2MI ini secara khusus akan menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Selama ini tugas tersebut telah dilaksanakan secara bersama dengan Kemnaker sebagai regulator dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai pelaksana kebijakan.
“Kami berharap adanya KemenP2MI/BP2MI, permasalahan proses penempatan dan layanan pelindungan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia atau pun Pekerja Migran Indonesia dapat ditangani secara terfokus, terkoordinasi, dan terintegrasi antar-Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah. Tujuannya agar memperoleh hasil yang optimal,” ujarnya.
Noel menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan pelindungan calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia mutlak dilakukan secara bersama antarseluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
“Saya berharap Bapak/Ibu dari Disnaker terus melakukan upaya-upaya nyata dalam pelayanan pelindungan calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017,” kata Noel.
Sementara itu Dirjen Binapenta & PKK Kemnaker Haryanto berharap Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya yang berada di tingkat daerah dapat terus melanjutkan komitmennya untuk memberikan layanan yang optimal, khususnya dalam penempatan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.
Tinjau BBPVP Bandung
Di sela-sela kegiatan Raker pengakhiran Satgas Pelindungan Pekerja Migran yang berlangsung di Bandung, Wamenaker Noel menyempatkan diri meninjau BBPVP Bandung. Kunjungan ini untuk memastikan bahwa program pengembangan SDM berjalan dengan baik.
Dalam kunjungannya, Noel berkeliling melihat workshop otomotif dan workshop manufaktur di BBPVP Bandung. Noel juga meninjau kelas desain grafis, fotografi, dan desain fesyen di gedung workshop digital creative.
“BBPVP di bawah naungan Kemnaker sudah sangat layak untuk mengembangkan kompetensi SDM Indonesia. Selain sarana dan prasarana, sangat penting program pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri terkini. SDM unggul dan kompetitif secara global merupakan motor penggerak dunia usaha. Hal ini menjadi salah satu cita-cita dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tandas Wamenaker Noel. (nia)