Indonesiainside.id – Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Pandu Sjahrir menilai industri aset kripto memiliki potensi besar dalam mendorong transformasi ekonomi digital di Indonesia.
Pandangan tersebut disampaikan menanggapi hasil studi terbaru Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) yang memperkirakan perdagangan aset kripto telah memberikan kontribusi sebesar Rp70,04 triliun atau 0,32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, serta menciptakan lebih dari 333 ribu lapangan kerja pada tahun 2024.
“Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa kripto bukan sekadar tren teknologi, tetapi motor ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas inklusi keuangan, dan meningkatkan penerimaan negara jika dikelola dengan tata kelola yang baik,” kata Pandu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/10).
Pandu menilai diperlukan peralihan menuju ekosistem yang legal dan sehat melalui kebijakan serta insentif yang lebih menarik. Ia mencontohkan perlunya perluasan aset kripto berizin melalui pengembangan stablecoin dan tokenisasi aset riil domestik, serta peninjauan ulang kebijakan pajak agar lebih kompetitif dibandingkan platform luar negeri.
AFTECH meyakini keseimbangan antara inovasi dan regulasi menjadi kunci utama untuk membangun industri kripto yang inklusif, transparan, dan berdaya saing global.
Lebih lanjut, Pandu menyampaikan komitmen AFTECH untuk terus berperan aktif dalam mendorong inisiatif sandbox lintas sektor guna menguji inovasi secara terkendali dan berbasis bukti.
Selain itu, asosiasi juga memperkuat literasi dan regulasi mandiri di kalangan anggota melalui pedoman etik serta tata kelola yang baik, membangun kolaborasi antar lembaga untuk mempercepat harmonisasi antara inovasi digital dan sistem keuangan formal, serta menegakkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan perlindungan konsumen.
“AFTECH percaya bahwa pertumbuhan industri kripto harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola, transparansi, dan perlindungan konsumen,” kata Pandu.
“Hasil riset dari LPEM UI menjadi dasar penting bagi pembuat kebijakan untuk melihat aset digital bukan sebagai risiko, melainkan sebagai peluang ekonomi nyata bagi Indonesia,” ujarnya menambahkan.