Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Abdul Manan, menyebut regulasi di Indonesia tidak bersahabat dengan konsep kebebasan berekspresi, terutama kebebasan pers. Ini menyusul wacana pemerintah dan DPR yang hendak merevisi KUHP.
Namun wacana merevisi KUHP menimbulkan masalah baru. Dalam revisi tersebut, pemerintah dan DPR menambahkan sejumlah pasal baru yang dianggap tak mencerminkan semangat reformasi. Termasuk dalam soal pasal-pasal yang berhubungan dengan kebebasan pers.
Dalam Draf RUU KUHP tertanggal 28 Agustus 2019, AJI mencatat setidaknya ada 10 pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers. Pasal-pasal itu antara lain Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah, Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa, Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong, Pasal 263 tentang berita tidak pasti, dan Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan.
Kemudian, Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama, Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, Pasal 440 tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.
Manan menuturkan, pemerintah DAN DPR senat melakukan sedikit revisi setelah mendapat protes keras dari masyarakat. Misalnya Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan.
Di luar pasal itu, pemerintah dan DPR tak mendengarkan lagi aspirasi publik. Dua lembaga itu berencana tetap mengesahkan revisi itu dalam sidang paripurna DPR 24 September 2019. Setelah ada demontrasi meluas dan besar oleh masyarakat sipil dan mahasiswa sejak pertengahan September 2019 lalu, barulah DPR dan Pemerintah berubah pikiran.
Namun demonstrasi itu tak menghentikan pembahasan revisi KUHP melainkan hanya menunda pengesahannya.
Menurut Manan, KUHP hanya satu dari sejumlah pasal yang bisa mempidanakan jurnalis. Undang-undang lainnya adalah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang direvisi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016.
“Pada tahun 2018, undang-undang ini yang dipakai menjerat wartawan Serat.id di Semarang karena menulis soal dugaan plagiat rektor Unesa,” kata Mana dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (23/12).
Dia menjelaskan, meski ada UU No. 40/1999 tentang pers, namun KUHP dan UU ITE memberi peluang besar untuk membungkam para jurnalis, minimal intimidasi secara legal.
Tak sampai di situ, tahun 2018 pemerintah dan DPR juga mengesahkan amandemen UU MD3 dalam sidang paripurna DPR 12 Februari 2018. Salah satu yang dipersoalkan adalah ada pasal yang bisa memproses hukum bagi pengkritik DPR. Ini tertuang dalam pasal 122 huruf K yang mengatur tugas Mahkamah Kehormatan DPR (MKD).
“AJI mengkritik pasal 122 dalam UUD MD3 itu karena bersifat ‘karet’, dan bisa dengan mudah dipakai untuk mempidanakan jurnalis dan media,” kata Manan.(EP)