Indonesiainside.id – Akhirnya kabar tersebut berhembus juga. Kabar tersebut berkaitan dengan masih alotnya proses akuisisi Bank Muamalat oleh BTN.
Rencana tersebut terakhir dalam proses due diligence atau uji kelayakan, dan sudah molor dari target selesai April 2024. Santer beredar kabar bahwa aksi korporasi BTN yang alot mengakuisisi Bank Muamalat terutama berkaitan dengan kesehatan keuangan Bank Muamalat yang memprihatinkan.
Untuk diketahui, jika proses akuisisi ini berjalan dan bisa terlaksana akan mendukung rencana spin off unit usaha syariah (UUS) BTN, yakni BTN Syariah, agar dapat berdiri menjadi perusahaan sendiri.
Sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengawasi lembaga keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa pihaknya hingga saat ini belum terdapat permohonan yang disampaikan kepada OJK terkait rencana aksi korporasi dimaksud.
“Pengajuan permohonan merger merupakan kewenangan manajemen bank. OJK akan mengevaluasi serta memproses sesuai ketentuan yang berlaku apabila bank telah mengajukan permohonan tersebut kepada OJK,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan tertulisnya dikutip Selasa (18/6/2024). “Untuk keputusan untuk merger atau tidaknya BTN Syariah dengan Bank Muamalat atau bank syariah lainnya dibebaskan pada kebijakan pengurusnya.”
Meski demikian, OJK akan terus memberikan dukungan terhadap inisiatif konsolidasi dari perbankan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027. Peta jalan ini membawa misi “Mengembangkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat”.
Karena itu, OJK akan terus melakukan komunikasi terkait berbagai persiapan yang dilakukan oleh industri perbankan untuk merespon ketentuan mengenai spin-off. Mulai dari penyiapan infrastruktur sampai dengan penetapan model bisnis yang lebih sesuai.
“Sehigga ke depan dapat mengakselerasi pertumbuhan dengan lebih baik dan mewujudkan kinerja industri jasa keuangan yang lebih efisien, sehat, dan berkelanjutan,” ujarnya. “OJK senantiasa melakukan penilaian kinerja keuangan dan governansi bank secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.”
Sebagaimana diketahui, rencana merger Bank Muamalat dan BTN Syariah mulai mencuat ke publik pada pertengahan tahun 2023. Rencana merger ini didasari oleh visi untuk menciptakan bank syariah terbesar dan terkuat di Indonesia.
Di sisi lain, aksi korporasi ini diharapkan menghasilkan keuntungan mulai dari adanya peningkatan skala dan efisiensi. Bank hasil merger akan memiliki aset, modal, dan jaringan yang lebih besar, sehingga dapat mencapai skala ekonomi yang lebih optimal dan meningkatkan efisiensi operasinya.
kemudian adanya penguatan produk dan layanan. Bank hasil merger akan memiliki portofolio produk dan layanan yang lebih lengkap dan beragam, sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang lebih luas. Peningkatan daya saing. Bank hasil merger akan memiliki kekuatan finansial dan modal yang lebih besar, sehingga dapat bersaing lebih baik dengan bank-bank lain, termasuk bank konvensional.
Namun, rencana merger ini mendapat beberapa penolakan, terutama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pasalnya, merger ini dapat menghilangkan identitas Bank Muamalat sebagai bank syariah swasta milik umat.
Meskipun terdapat berbagai pro dan kontra, rencana merger ini menunjukkan upaya nyata untuk memperkuat industri perbankan syariah di Indonesia. Keberhasilan merger ini akan sangat bergantung pada bagaimana kedua bank dapat mengelola integrasi dengan baik dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. (nia)