Tokoh Papua: Salah Apa Rakyat, sampai Iuran BPJS Dia Naikkan?

Indonesiainside.id, Jakarta – Tokoh masyarakat Papua, Christ Wamea, tak habis pikir Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Keputusan itu diambil Joko melalui Perpres Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Pajak saja dia bebaskan. BUMN saja dia diberikan stimulus. Tapi BBM dia tidak turunkan. Lalu, salah apa rakyat kepada dia sampai iuran BPJS dia naikkan?” ungkap Christ Wamea, Kamis (14/5).

Menurut dia, kondisi psikologis masyarakat saat ini semrawut lantaran perekonomian dalam negeri memprihatinkan. Pekerja informal hanya punya dua pilihan, keluar rumah mencari nafkah atau berdiam diri di rumah kelaparan.

“Sebenarnya penderitaan apa yang masih kurang rakyat rasakan dari wabah virus corona saat ini?” ucap Christ Wamea.

Hal serupa disampaikan Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon. Bagi anak buah Prabowo Subianto itu, kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 sangat tidak tepat.

“Pak Jokowi, kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi dan setelah ada keputusan MA (Mahkamah Agung) menurunkannya, benar-benar absurd. Rakyat sudah jatuh tertimpa tangga lalu seperti dilindas mobil,” ujar Fadli.

“Selain bertentangan dengan akal sehat, resep ini makin miskinkan rakyat. Kesengsaraan rakyat tambah meroket. Batalkanlah,” tuturnya.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan secara berkala dan waktu pemberlakuan yang berbeda. Namun yang membingungkan, premi BPJS Kesehatan selalu berubah dan tak punya keputusan pasti. Pada 2018 lalu, iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I sebesar Rp80.000, kelas II Rp51.000, dan Kelas III Rp25.000.

Iuran itu naik 100 persen melalui Perpres Nomor 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan. Iuran BPJS Kesehatan yang berlaku mulai Januari 2020 itu yakni Kelas I Rp160.000, kelas II Rp110.000, dan Kelas III Rp42.000.

Mahkamah Agung pada Februari 2020 membatalkan Perpres Nomor 75/2019 setelah digugat Komunitas Pasien Cuci Darah. Dengan putusan sah dan mengikat itu, iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kelas I sebesar Rp80.000, kelas II Rp51.000, dan Kelas III Rp25.000.

Tak lama setelah putusan MA keluar, Presiden Joko kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 64/2020. Berdasarkan Perpres itu, iuran menjadi kelas I sebesar Rp150.000, Kelas II Rp100.000, kelas III Rp25.500 pada 2020 dan Rp35.000 pada 2021 dan seterusnya. (AIJ)

Tinggalkan Komentar