Indonesiainside.id – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan Polri mengambil langkah strategis untuk menstabilkan harga ayam ras hidup (livebird) di pasaran. Kolaborasi ini mencakup pengawasan distribusi, penyerapan hasil peternak, hingga penataan harga di tingkat produsen dan konsumen.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, menjelaskan bahwa upaya ini ditujukan untuk melindungi peternak kecil dari tekanan harga yang tidak proporsional. “Pemerintah memperkuat intervensi harga livebird agar tetap wajar dan tidak merugikan peternak rakyat,” ujarnya, Kamis (19/6) di Jakarta.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Perunggasan yang berlangsung sehari sebelumnya, Kementan dan Satgas Polri menetapkan harga acuan ayam hidup sebesar Rp18.000/kg secara nasional untuk seluruh bobot panen.
Agung menambahkan, data dari PINSAR Indonesia menunjukkan harga livebird per 16 Juni 2025 masih berkisar antara Rp15.000 hingga Rp17.000/kg, berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan antara Rp16.935–Rp17.646/kg.
“Ketimpangan ini menjadi ancaman serius bagi kelangsungan peternak mandiri,” katanya.
Ia juga menyoroti adanya faktor non-teknis dalam penurunan harga, termasuk dominasi rantai distribusi oleh broker yang meraup margin hingga 67 persen. Oleh karena itu, Kementan mendorong restrukturisasi tata niaga dan memperkuat koperasi peternak sebagai strategi meningkatkan posisi tawar.
Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, mengungkapkan adanya temuan dugaan manipulasi pasar oleh sejumlah pelaku usaha di Banten dan Jawa Barat. Beberapa oknum diduga sengaja membentuk harga di bawah HPP.
“Praktik seperti ini tergolong anomali pasar yang merusak ekosistem peternakan. Harga seharusnya mencerminkan biaya produksi secara adil,” tegasnya.
Ia menyatakan pihaknya siap memberikan sanksi tegas bagi pelaku yang terbukti melanggar, baik secara pidana maupun administratif. “Jika terbukti mengarahkan harga secara sepihak untuk merugikan pihak lain, maka itu bisa dikategorikan sebagai praktik monopoli,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, turut menegaskan pentingnya konsistensi pelaku usaha dalam mematuhi kesepakatan harga. Ia juga berharap langkah ini sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis yang tengah digalakkan pemerintah.
“Dengan harga livebird yang stabil dan layak, hasil panen peternak dapat terserap optimal, distribusi lebih merata, serta kesejahteraan peternak bisa meningkat secara berkelanjutan,” pungkas Ketut.