Indonesiainside.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menegaskan pentingnya peningkatan produktivitas kelapa sawit nasional guna mendukung pelaksanaan kebijakan bahan bakar nabati B40. Menurutnya, langkah ini tidak hanya bertujuan memperkuat ketahanan energi, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
“Kita memiliki sumber daya sawit yang melimpah. Kebijakan B40 menjadi salah satu strategi krusial dalam mengurangi impor solar, sekaligus membangun kemandirian energi nasional seperti yang diamanatkan Presiden,” ujar Panggah dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.
Pemerintah telah menetapkan bahwa mulai 1 Januari 2025, kadar pencampuran biodiesel dalam solar akan meningkat dari 35 persen menjadi 40 persen. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 341.K/EK.01/MEM.E/2024 dan akan didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Panggah juga menyebut bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari peta jalan menuju implementasi B50 pada tahun 2026, sejalan dengan transisi menuju energi bersih. Ia menilai pendekatan ini semakin relevan mengingat ketidakpastian geopolitik global yang dapat mengganggu stabilitas pasokan energi.
“Peralihan dari B35 ke B40, serta pengembangan energi terbarukan lainnya, menjadi solusi dalam menghadapi potensi krisis energi global akibat eskalasi konflik internasional,” ujarnya.
Ia memperkirakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan program B40, dibutuhkan sekitar 15,6 juta kiloliter minyak sawit mentah (CPO) per tahun. Oleh karena itu, langkah peningkatan produktivitas di sektor perkebunan menjadi krusial agar pasokan tetap terjaga, baik untuk keperluan energi maupun konsumsi domestik.
“Kita harus memastikan bahwa peningkatan alokasi sawit untuk biodiesel tidak mengganggu ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat maupun bahan baku industri. Produktivitas harus ditingkatkan agar harga tetap stabil,” jelasnya.
Panggah menekankan pentingnya sinergi antar kementerian untuk keberhasilan program ini. Kementerian Pertanian bertanggung jawab dalam pengelolaan sektor hulu, sementara Kementerian ESDM menangani sektor hilir. Komisi IV sendiri memiliki peran pengawasan di sektor pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan. (Ant)