Butuh Dana Restrukturisasi Kredit, Bank BUMN Minta Dukungan Likuditas ke Pemerintah

Indonesiainside.id, Jakarta – Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta dukungan likuiditas dari pemerintah mengingat besarnya kebutuhan dana untuk melakukan restrukturisasi kredit. Hal itu untuk seimbangkan antara aset dengan kewajiban bank.

Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Sunarso, mengatakan bank BUMN membutuhkan dukungan karena penundaan pembayaran pokok akan mengakibatkan tidak diterimanya pembayaran dari nabasah pada bank. Artinya likuiditas bank akan berkurang.

Sedangkan untuk penundaan pembayaran bunga karena keringanan kredit, akan memberikan dampak pada penurunan pendapatan karena kemampuan menghasilkan laba berkurang. Ini berdampak pada setoran dividen. Selain penurunan pendapatan, juga bedampak pada likuiditas.

“Kalau ngomong kebutuhan likuditas ialah jumlah penundaan bunga maupun pokok. Kalau ke pendapatan hanya disebabkan penunadaan bayar bunga, maka bank Himbara butuh dukungan,” ujar Sunarso, di rapat kerja virtual dengan DPR RI, Jakarta, Kamis (30/4).

Pemenuhuan kebutuhan likuiditas yang diminta Himbara, pertama ialah penempatan dana lembaga pemerintah dan BUMN yang sudah ditempatkan di bank pelat merah hendaknya tidak ditarik, apabila ditarik hanya untuk kebutuhan operasional.

Ia menjelaskan selain eksisting dana yang diambil, bank BUMN memerlukan penempatan dana baru dari pemerintah, baik normal maupun karena penurunan likuiditas karena penurunan pembayaran bunga atau pokok. Dan terkait subsidi bunga, kata Sunarso, apabila mau dapat profit, maka bunga yang ditanggungkan pembayaran oleh nasabah dapat subsidi dari pemerintah.

Sementara itu, Sunarso mengatakan hingga 24 April 2020, restrukturisasi kredit yang diberikan bank Himbara senilai Rp87,36 triliun kepada 801 ribu debitur UMKM dan Rp33,49 triliun, terhadap sekitar 30 ribu debitur bukan UMKM. “Sehingga total nasabah yang direstrukturisasi untuk empat bank Himbara sebanyak 832.052 nasabah dengan portfolio Rp120,8 triliun,” ujar Sunarso, di rapat kerja virtual dengan DPR RI, Jakarta, Kamis (30/4).(PS)

Tinggalkan Komentar