Ini Kata Gubernur BI Soal Cetak Uang untuk Likuiditas Perbankan dan Defisit Fiskal

Indonesiainside.id, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan, bank sentral seluruh dunia mempunyai kewenangan mencetak uang untuk menambah likuiditas atau disebut Modern Monetary Theory (MMT). Namun, BI tidak akan mencetak uang secara berlebih untuk menambah likuiditas di perbankan maupun untuk pembiayaan defisit fiskal pemerintah.

Oleh karena itu, BI memilih cara lain seperti menurunkan giro wajib minimum (GWM), hingga membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. “Kalau pencetakan uang itu bank sentral menambah uang yang beredar tapi nanti terjadi kelebihan likuiditas. Misalnya tahun depan kelebihan likuiditas, kemudian kita tidak mampu menyerap lagi,” ujar Perry, di raker virtual dengan DPR RI, Jakarta, Kamis (30/4).

Dia mencontohkan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 1998, yang menyebabkan inflasi melonjak tinggi hingga 67%. Saat itu BI mengeluarkan atau mencetak uang untuk membeli Surat Utang Pemerintah (SUP).

“SUP-nya itu tidak tradable, suku bunganya itu mendekati 0%. Karena tidak tradable mendekati 0%, kemudian inflasinya naik, bank sentral tidak bisa menggunakan SUP ini untuk menyerap likuiditas. Kenapa di 98-99 itu inflasinya 67%. Itu yang disebut pencetakan uang. Beda dengan yang kita lakukan sekarang,” kata Perry.

Oleh karena itu, sekarang BI lebih memilih melakukan operasi moneter dalam menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Diantaranya menurunkan GWM yang dilakukan sejak awal tahun.

“Kalau bank-bank punya kebutuhan likuiditas bisa datang ke BI membawa SBNnya untuk di-repokan atau diganti. ItDemikian juga kalau kami membeli SBN dari pasar sekunder yang dijual oleh asing. Inilah praktik-praktik dalam kaidah-kaidah moneter. Esensinya, bedanya dengan pencetakan uang,” imbuh Perry.(PS)

Tinggalkan Komentar