Indonesiainside.id – Pertamina sangat siap mendukung kebijakan progresif pemerintah Presiden Joko Widodo untuk menerapkan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur. Kebijakan ini, yang menargetkan sektor transportasi di seluruh Indonesia, bertujuan untuk mengurangi emisi gas buang dan mendukung keberlanjutan lingkungan.
Sebagai perusahaan energi milik negara, Pertamina memiliki peran sentral dalam implementasi kebijakan ini. Menurut Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, Pertamina sudah siap sepenuhnya untuk memproduksi dan mendistribusikan BBM rendah sulfur, termasuk di kilang-kilang utamanya.
“Pertamina sangat siap memperlancar kebijakan pemerintah tersebut,” ungkap Ferdy di Jakarta, dikutip ANTARA, Kamis (5/9). Ia menambahkan bahwa kilang Balongan, salah satu kilang besar Pertamina, sudah mampu memproduksi hingga 900 ribu barel diesel rendah sulfur per bulan.
Selama ini, Pertamina sudah memproduksi berbagai jenis BBM rendah sulfur, seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Dex. Pertamina Dex, misalnya, memiliki kandungan sulfur 50 ppm dan angka setana (CN) 53, yang merupakan standar tinggi untuk bahan bakar diesel. BBM ini tidak hanya meningkatkan performa mesin, tetapi juga mengurangi emisi gas buang yang berbahaya.
“Pertamina Dex setara dengan standar Euro 4, yang ramah lingkungan,” jelas Ferdy.
Dexlite, salah satu varian diesel Pertamina lainnya, juga menjadi opsi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan diesel biasa, meskipun masih memiliki kandungan sulfur yang lebih tinggi, yaitu 1.200 ppm. Kebijakan BBM rendah sulfur ini dipandang sebagai langkah berani dan visioner dari pemerintah.
Ferdy pun memuji kebijakan ini sebagai upaya penting untuk menjaga kelestarian ekosistem dan memperbaiki kualitas udara di kota-kota besar yang penuh polusi seperti Jakarta. Namun, ia juga mengingatkan bahwa BBM rendah sulfur memiliki harga lebih tinggi, yang bisa membebani masyarakat jika diterapkan secara merata di seluruh Indonesia.
Dalam konteks ini, Ferdy mengusulkan agar pemerintah menyediakan subsidi melalui APBN guna meringankan beban masyarakat, terutama di kalangan ekonomi bawah. Dengan subsidi, BBM rendah sulfur bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia tanpa meningkatkan harga secara drastis. Namun, ia juga berpendapat bahwa kebijakan ini sebaiknya difokuskan pada daerah-daerah dengan tingkat polusi udara yang tinggi, seperti Jakarta, sebelum diterapkan secara nasional.
“Jakarta adalah kota dengan polusi udara tertinggi, sehingga cocok menjadi daerah pertama penerapan kebijakan ini,” tambahnya.
Pertamina telah mengambil langkah awal dengan memilih Jakarta sebagai lokasi percontohan untuk distribusi BBM rendah sulfur. Tiga SPBU di Jakarta sudah siap menjual diesel rendah sulfur sebagai bagian dari implementasi kebijakan ini. Ini menjadi langkah awal penting dalam perjalanan menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan di Indonesia.
Dengan kesiapan infrastruktur Pertamina dan dukungan kebijakan pemerintah, transisi menuju penggunaan BBM rendah sulfur berpotensi menjadi bagian penting dari upaya nasional dalam menjaga lingkungan hidup dan mengurangi polusi. Meskipun tantangan, terutama dalam hal harga, tetap ada, langkah-langkah strategis seperti subsidi dan penerapan bertahap dapat memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan baik tanpa membebani masyarakat.