JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau tetap menjaga persatuan ummat meski adanya perbedaan 1 Ramadhan 1445 H. Perbedaan penetapan 1 Ramadhan terjadi antara Pemerintah melalui Kemenag dengan Muhammadiyah.
Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, KH Abdullah Jaidi mengatakan, perbedaan 1 Ramadhan jangan menjadi perdebatan yang berpotensi menimbulkan konflik pemecah belah ummat.
“Jangan dipersoalkan dan dibesar-besarkan masalah ini,” kata KH Abdullah Jaidi dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (11/3/2024).
Menurut dia, perbedaan merupakan sebuah rahmat yang seharusnya dihargai dan dihormati. Bukan untuk dijadikan sebagai perdebatan panjang yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Dalam perbedaan ini, kata dia, hal yang terpenting ialah ummat Islam dapat meningkatkan keimanan dan kesalehan dalam beribadah. Karena itu, seluruh ummat Islam di Tanah Air diharapkan mampu meningkatkan kepedulian sosial di antara sesama.
“Sedekah dengan kepedulian sosial kita dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita yakni fakir miskin,” tandasnya.
Diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1445 Hijriah/2024 Masehi jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024, usai diputuskan melalui Sidang Isbat di Gedung Kemenag RI, Jakarta, Minggu.
Dengan penetapan itu maka pada Senin malam umat Islam di Indonesia dapat melaksanakan Shalat Tarawih.
Sidang isbat ini diikuti sejumlah perwakilan organisasi keagamaan, ahli astronomi, Komisi VIII DPR RI, hingga perwakilan negara sahabat.
Pengumuman penetapan dilakukan secara daring dan luring.
Dengan demikian, masyarakat sama-sama bisa langsung menyaksikannya melalui tayangan di laman media sosial resmi Kemenag.
Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menetapkan awal Ramadhan pada Senin (11/3/2024). Perbedaan penentuan awal Ramadhan terjadi bukan karena metode hisab dan rukyat melainkan perbedaan kriteria yang dipedomani oleh tiap-tiap organisasi Islam, termasuk pemerintah.(Nto)