Indonesiainside.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyerukan penguatan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas serta kesejahteraan hidup perempuan dan anak sebagai kelompok strategis menuju Indonesia Emas 2045. Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), populasi perempuan dan anak mencapai 78 persen pada 2024, sehingga membutuhkan perhatian dan keberpihakan kebijakan yang lebih kuat.
“Oleh karena itu, kami ingin ada sinergi, kepedulian, dan empati yang lebih kuat dari pemerintah pusat hingga desa. Kami akan terus memberikan pendampingan dan dukungan teknis agar seluruh upaya kolaboratif ini dapat menghasilkan manfaat keberlanjutan serta berdampak langsung bagi perempuan dan anak di seluruh Indonesia,” tegas Menteri PPPA, dikutip Kamis (27/11).
Dalam Seminar Peran Strategis BPK dalam Mendorong Sinergisme Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menuju Indonesia Emas 2045, Arifah menyampaikan Kemen PPPA telah menjalin sejumlah nota kesepahaman dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat kerja kolaboratif, sekaligus menegaskan urgensi persoalan kekerasan yang masih tinggi.
Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 menunjukkan 1 dari 4 perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik sepanjang hidupnya. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 mencatat 1 dari 2 anak di Indonesia pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan.
Menjawab tantangan itu, Kemen PPPA memfokuskan langkah pada tiga program prioritas sesuai RPJMN 2025–2029 untuk mendukung Asta Cita, salah satunya lewat program Ruang Bersama Indonesia (RBI). “Sesuai mandat Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Kemen PPPA memusatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada 3 program prioritas untuk mendukung Asta Cita. Salah satunya adalah Ruang Bersama Indonesia (RBI),” jelasnya.
Program RBI merupakan penguatan dari Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA/KRPPA) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat di tingkat desa. Hingga kini, piloting RBI telah dilakukan di tujuh desa/kelurahan, salah satunya di Desa Pulau Sewangi, Kalimantan Selatan, yang menunjukkan komitmen kuat mencegah stunting dengan tidak memberikan dispensasi pernikahan usia anak.
“Hal ini menunjukkan adanya rasa memiliki, komitmen, dan urgensi nyata dalam menghadirkan ruang yang aman, inklusif, dan partisipatif bagi perempuan dan anak,” tutup Arifah Fauzi.
Dari sisi pengawasan dan kebijakan, Ketua BPK RI Isma Yatun menyampaikan bahwa sinergi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga menjadi bagian dari Rencana Strategis BPK 2025–2029. “Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah hal esensial. Ketika perempuan diberdayakan secara ekonomi, anak-anak terlindungi dan cerdas, maka mereka menjadi motor penggerak dalam mengurangi kemiskinan, memajukan kesejahteraan umum, dan mendorong pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyoroti meningkatnya kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang naik 48 persen sepanjang 2024 dibanding 2023. Menurutnya, perlindungan di ruang digital menjadi krusial seiring percepatan transformasi digital. “Komdigi bersama instansi terkait akan terus mendorong implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS),” pungkas Nezar.