Indonesiainside.id – Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memberikan tenggat waktu hingga Jumat, 3 Juli 2026, kepada 25 Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE Lingkup Privat untuk segera memenuhi kewajiban pendaftaran. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pemerintah menyiapkan sanksi administratif hingga pemutusan akses layanan atau access blocking.
Langkah tegas ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola ruang digital Indonesia agar lebih tertib, aman, transparan, dan akuntabel. Komdigi menilai pendaftaran PSE merupakan kewajiban penting bagi penyelenggara layanan digital, baik domestik maupun asing, sebelum beroperasi di Indonesia.
Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Komdigi, Teguh Arifiyadi, mengatakan pendaftaran PSE dibutuhkan agar pemerintah dapat memastikan setiap penyelenggaraan sistem elektronik berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Pendaftaran PSE merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola ruang digital yang tertib, aman, dan akuntabel. Melalui pendaftaran, pemerintah dapat memastikan penyelenggaraan sistem elektronik berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan pelindungan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Teguh di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.
Komdigi sebelumnya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada 25 PSE Lingkup Privat pada 26 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, 15 di antaranya merupakan penyelenggara asing, sedangkan 10 lainnya merupakan penyelenggara domestik. Seluruh PSE itu tercatat mengoperasikan 57 sistem elektronik dalam bentuk situs web maupun aplikasi.
Kewajiban pendaftaran PSE mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Aturan tersebut mewajibkan seluruh PSE Lingkup Privat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk mendaftarkan sistem elektroniknya sebelum memberikan layanan di Indonesia.
Adapun PSE yang telah menerima pemberitahuan dari Komdigi meliputi Accor S.A. yang menaungi Raffles, Fairmont, dan Pullman Hotels, ANA Holdings Inc., Archipelago International Indonesia, Aryaduta Hotels Group, Banyan Tree Holdings Limited, Barceló Hotel Group, Best Western International Inc., Design Hotels GmbH, DMM.com LLC. atau Engoo, Ennismore Holdings Limited, Hotel Indonesia Group atau HIG, Kodland PTE. Ltd., PT Ayo Indonesia Maju dengan layanan AYO Super Sport Community App, PT Clarindotama Perdana atau Clarins, PT Kencana Graha Optima atau Regent Jakarta, PT Lestari Jaya Indah atau The Wujil Resort, Qantas Airways Limited, Qatar Airways Group Q.C.S.C, Six Continents Hotels Inc. atau Six Senses, Solo Paragon Hotel Residences/PT Sunindo Gapura Prima, Stimuler Pvt. Ltd., Strava Inc., Tauzia Hotel Management, The Ascott Limited atau Ascott Indonesia, serta WorldHotels GmbH.
Komdigi menegaskan akan menindaklanjuti PSE yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Sanksi yang disiapkan pemerintah dapat berupa surat peringatan hingga pemutusan akses layanan.
“Jika sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan PSE belum memenuhi kewajiban pendaftaran, kami akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penyampaian surat peringatan dan penerapan sanksi administratif berupa pemutusan akses layanan,” tegas Teguh.
Selain kepada 25 PSE tersebut, Komdigi juga mengimbau seluruh PSE Lingkup Privat yang telah memenuhi kriteria wajib daftar agar segera melakukan pendaftaran sesuai aturan. Pemerintah menilai kepatuhan penyelenggara layanan digital menjadi kunci dalam membangun ruang digital Indonesia yang lebih aman dan terpercaya.
Komdigi juga membuka layanan pendampingan bagi PSE yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran. PSE yang telah menerima surat pemberitahuan diwajibkan menyampaikan tanggapan resmi disertai bukti pendukung apabila menghadapi hambatan teknis dalam proses registrasi.
Melalui pengawasan dan pembinaan ini, Komdigi menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh penyelenggara sistem elektronik mematuhi regulasi. Pemerintah juga menekankan bahwa kepatuhan PSE bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan masyarakat sebagai pengguna layanan digital. (Nto)