Indonesiainside.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait besaran diskon tiket pesawat domestik selama periode mudik Lebaran 2026. Menurutnya, masyarakat berharap potongan harga tiket bisa mencapai 20 persen agar perjalanan mudik lebih terjangkau.
“Harapan masyarakat diskon tiket pesawat ini bisa sampai 20 persen. Karena itu, kami mendorong Kementerian Perhubungan untuk kembali berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan,” kata dia dalam keterangan resmi, Senin (23/2).
Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa itu menjelaskan terdapat empat komponen biaya penerbangan yang kewenangannya berada di Kementerian Keuangan, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket, biaya pelayanan bandara, harga bahan bakar avtur, serta komponen cadangan (sparepart) pesawat.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VII tersebut menilai waktu yang masih tersedia sebelum puncak arus mudik harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi antar kementerian. Ia berharap kedua kementerian dapat menghadirkan kebijakan tambahan yang menjadi “kejutan” bagi masyarakat.
“Selagi masih ada waktu, kami berharap kedua kementerian bisa duduk bersama dan memberikan kebijakan yang lebih optimal bagi masyarakat pemudik,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan diskon tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 17–18 persen untuk periode penerbangan 14–29 Maret 2026.
Kebijakan tersebut didukung berbagai insentif fiskal dan nonfiskal. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2026, pemerintah memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi.
Kebijakan itu berlaku untuk pembelian tiket mulai 10 Februari hingga 29 Maret 2026 untuk periode penerbangan 14–29 Maret 2026.
Potongan harga tiket berasal dari kombinasi sejumlah faktor, antara lain penurunan harga avtur sebesar 10 persen di 37 bandara utama, diskon biaya pendaratan (landing charges) sebesar 50 persen, pembebasan PPN pada jasa bandar udara, serta penghapusan PPN pada fuel surcharge dan passenger service charge (PSC).
Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut dapat menjangkau sekitar 3,32 juta penumpang melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pelaku industri penerbangan nasional.