Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi Kesehatan DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Lucy Kurniasari, mengingatkan Presiden Joko Widodo agar memperlihatkan ketaatan kepada asas dan kepatuhan terhadap hukum yang bersifat ikrah. Dia meminta Joko Widodo menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Perpres No 75/2019 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
“Presiden (harus) melaksanakan putudan MA secara sungguh-sungguh, agar rakyat dapat mencontoh pimpinannya dalam melaksanakan hukum,” kata Lucy di Jakarta, Jumat (14/5).
Dia menilai langkah Joko Widodo menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan merupakan perbuatan melawan hukum. Melalui Perpres itu, Joko Widodo kembali menaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan kelas II terhitung mulai 1 Juli 2020.
Sementara iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III dinaikkan tahun depan. “Menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan tidak sejalan dengan putusan MA yang telah membatalkan Perpres No.75/2019 yang menaikan iuran BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Seharusnya, kata dia, Joko Widodo bisa melaksanakan putusan MA dengan tata asas. Dia khawatir jika Joko Widodo memberi contoh yang tidak taat asas pada hukum, nanti rakyat mengikutinya. Bila itu yang terjadi, ini dipastikan berbahaya buat kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
“Kalau seperti ini kan sama saja artinya pemerintah Jokowi bermain-main dengan putusan MA. Ini jelas bukan contoh yang baik diperlihatkan Presiden Jokowi kepada rakyat yang ia pimpin. Saya meminta Jokowi melaksanakan putusan MA secara sungguh-sungguh agar rakyat dapat menyontoh pimpinannya dalam melaksanakan hukum,” ungkapnya. (ASF)