Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah sudah memberikan suntikan dana Rp13,5 triliun untuk membayar selisih kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Namun BPJS Kesehatan masih gagal bayar Rp15,5 triliun.
“Jadi, situasi sekarang BPJS Kesehatan masih defisit,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara di Jakarta, Jumat (21/2).
Dia memandang, defisit keuangan BPJS Kesehatan akan berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat. Sebab itu, dia meminta pemerintah mencari berbagai cara guna menekan kerugian.
“Pembayaran defisit BPJS Kesehatan hanya menyelesaikan persoalan dalam jangka pendek,” kata dia.
Sekali lagi, pemerintah diminta memperbaiki data penerima bantuan iuran. Pada saat yang sama, memperhatikan defisit anggaran sebagai konsekuensi dari pembayaran di muka (frontloading) BPJS Kesehatan.
Kiuran BPJS Kesehatan untuk PBI berlangsung pada Agustus 2019. Sedangkan untuk golongan TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat dan daerah pada Oktober 2019.
Dalam Pasal 34 Perpres 75 Tahun 2019, tarif iuran kelas mandiri III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan. Lalu, iuran kelas mandiri II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu.
Terakhir, iuran peserta mandiri kelas I melonjak dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu. (*/Dry)