Oleh : Eko P |
Penganiayaan siswa terhadap gurunya sendiri di Gresik, mengindikasikan kondisi darurat bagi guru honorer. Ketidakjelasan status sebagai PNS membuat guru honorer takut kehilangan pekerjaan ketika ingin membimbing anak didiknya agar memiliki budi pekerti luhur.
Indonesiainside.id, Jakarta — Memilukan, itulah nasib yang dialami guru honorer di SMP PGRI Wringinanom, Gresik, Jawa Timur. Dengan gaji yang sangat rendah untuk ukuran pendapatan saat ini, yakni Rp 450 ribu perbulan, itupun masih harus ekstra sabar karena dilecehkan muridnya.
Nur Khalim, sang guru pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) telah bekerja hampir 5 tahun lamanya di sekolah itu mendapat perlakuan tidak terpuji dari siswanya. AA (15), warga Dusun Krajan, Desa/Kecamatan Wringinanom, Gresik, yang saat ini duduk di bangku kelas IX, berbuat dzalim kepada gurunya sendiri.
Selain merokok, sang murid bengal itu juga berani menantang guru Nur Khalim. Bukan itu saja, kerah baju Nur Khalim juga di cengkeram AA.
“Benar, lokasi video itu di SMP PGRI Wringinanom Gresik,” ujar Kapolsek Wringinanom AKP Supiyan.
Perlakuan murid AA yang sangat buruk terhadap Nu Khalim mengundang keprihatinan Forum Honorer. Mereka menilai salah satu penyebab perlakuan buruk sang murid tidak lepas dari belum adanya payung hukum status kepegawaian guru-guru tidak tetap (GTT).
“Kejadian ini akibat dari tidak adanya payung hukum terhadap status kepegawaian guru tidak tetap. Pemerintah harusnya sadar dan cepat tanggap akan pentingnya memberikan payung hukum bagi GTT/PTT baik Non K dan K2 sebagai PNS,” kata Teguh Supriyanto, Ketua Forum Komunikasi GTT/PTT (FKGTT/PTT) Jawa Timur, kepada Indonesiainside, Senin (11/2).
Dengan mengangkat tenaga pendidikan dan kependidikan yang sudah berpengalaman bertahun-tahun sebagai pegawai pemerintah merupakan solusi agar para guru dapat melaksanakan tugas yang baik dalam pengajaran. Termasuk memberikan pendidikan budi pekerti agar anak-anak bangsa bermoral baik.
Status PNS yang jelas bagi GTT/PTT sebagai seorang pendidik, akan membuat mereka tidak kuatir dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Tidak takut dengan intimidasi, baik dari wali murid, kepala sekolah atau pihak manapun.
“Saya yakin jika ada yang punya pengalaman seperti Pak Khalim dan memilih bersikap seperti itu pasti tahu apa yang mendasari sikapnya,” lanjutnya.
Ditambahkan Teguh, setiap manusia punya batas kesabaran. Tapi, jika sudah diperlakukan seperti itu dan tetap diam, kemungkinan paling besar faktor yang mendasari sikap tersebut adalah masalah resiko hilangnya pekerjaan. Dan, masalah hukum terkait HAM.
“Diam itu karena kuatir pekerjaannya hilang, yang nantinya berdampak pada masalah perut anak dan istrinya dirumah. Makanya, Pak Khalim memilih rela dipermalukan dan direndahkan martabatnya oleh siswa yang harusnya menghormatinya sebagai guru,” tegasnya.
Inilah yang mendasari para honorer berikhtiar bersama untuk mendapatkan payung hukum atas status kepegawaian (PNS). Bukan hanya sekedar masalah digaji UMR, kontrak dan lainnya.
“Kami berharap pemerintah peka dan cepat tanggap. Perhatikan nasib kami. Berikan payung hukum bagi tenaga pendidikan dan kependikan tidak tetap (GTT/PTT),” jelasnya.
Belajar dari kejadian di Gresik, ini mengindikasikan kondisi darurat bagi guru honorer. Hal ini ibarat fenomena bola salju, artinya hal itu bisa saja banyak terjadi didaerah lain dan tidak menutup kemungkinan lebih parah.
“Bisa terjadi hal itu di daerah lain, hanya mungkin tidak terekspos,”ujarnya.
Oleh karenanya pemerintah harus cepat membuat dan mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mengangkat GTT/PTT baik Non K dan K2 menjadi pegawai pemerintah. Jangan menunggu kejadian di madura dulu.
Merujuk peristiwa meninggalnya guru multitalenta, Ahmad Budi Cahyono, guru kesenian SMAN 1 Torju, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Meninggal setelah dianiaya muridnya. (EPJ)