IndonesiaInside – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah meningkatkan status penanganan kasus pinjaman online (pinjol) ke tahap Pemberkasan, setelah sebelumnya berada di tahap Penyelidikan. Keputusan ini diambil dalam Rapat Komisi pada 5 Maret 2025 di Kantor Pusat KPPU, Jakarta.
Sebagaimana diketahui, Kasus tersebut bermula dari temuan KPPU terkait dengan adanya perilaku yang diindikasikan melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999. Indikasi ini tercermin dari apa yang dilakukan oleh para pelaku usaha pemberi layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau sering dikenal dengan pinjaman online (pinjol).
“Atas indikasi adanya pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, KPPU telah melakukan serangkaian tindakan penegakan hukum mulai dari penyelidikan awal dan penyelidikan sejak tahun 2023,” ujar Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat Jenderal KPPU berdasarkan informasi yang dikutip Senin (10/3/2025).
Dalam tahap penyelidikan, KPPU telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap berbagai pihak yang terkait. Mulai dari para pelaku usaha pemberi layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). KPPU juga telah meminta data dan keterangan beberapa lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
KPPU selanjutnya menyimpulkan telah diperoleh bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.
Dengan peningkatan status ini, maka KPPU akan mempersiapkan kelayakan seluruh alat bukti guna dilakukan Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan. KPPU juga akan menetapkan para pelaku usaha yang tergabung dalam AFPI sebagai Terlapor atas dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. (nia)