Indonesiainside.id – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati mendesak penguatan regulasi anti-bullying dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) agar tidak hanya berhenti pada norma pasal, tetapi dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), mekanisme pengawasan, dan sanksi yang terukur.
Menurut Esti, maraknya kasus perundungan di lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa regulasi sebelumnya belum efektif menjawab persoalan di lapangan. Ia menilai, tanpa aturan operasional yang jelas, kebijakan perlindungan siswa hanya akan menjadi teks hukum tanpa daya paksa.
“Perilaku bullying di sekolah bukan hanya persoalan disiplin, tetapi masalah sistemik yang berkaitan dengan kualitas lingkungan belajar, kesehatan mental siswa, kapasitas guru, serta budaya sekolah yang belum sepenuhnya menghargai keselamatan dan martabat anak,” kata Esti dalam keterangannya, Selasa (25/11).
Dalam revisi RUU Sisdiknas, pemerintah berencana memasukkan bab khusus perlindungan peserta didik dari kekerasan dan perundungan. Namun, Esti mengingatkan bahwa pengalaman regulasi pendidikan sebelumnya menunjukkan lemahnya implementasi karena minimnya pengawasan dan aturan turunan.
“Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, tanpa sanksi yang tegas, dan tanpa regulasi turunan yang kuat, regulasi sering kali tidak berjalan di lapangan,” ujarnya.
Ia menyoroti masih kaburnya definisi operasional seperti timeline respons, prosedur pelaporan ramah anak, hingga standar pendampingan psikologis yang membuat penanganan kasus bullying berbeda-beda di tiap sekolah.
“Sekolah menafsirkan mandat pencegahan bullying secara berbeda, dan kasus yang seharusnya ditangani serius justru tertutup oleh prosedur administratif yang lemah,” tegasnya.
Esti juga menyinggung kebijakan Korea Selatan yang akan mencantumkan riwayat pelaku bullying dalam proses pendaftaran perguruan tinggi mulai 2026. Kebijakan ini dinilai bisa menjadi rujukan Indonesia sebagai bentuk sanksi sosial yang memiliki efek jera.
“Norma sanksi yang jelas dapat membuat mereka yang terindikasi memiliki sikap bullying lebih berhati-hati dan memiliki pengendalian diri,” seru dia.
Selain regulasi, Esti menilai penguatan kapasitas guru menjadi faktor krusial. Banyak sekolah, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya, belum memiliki pelatihan dasar konseling atau manajemen konflik.
“Pencegahan dan penanganan bullying tidak mungkin berjalan jika kapasitas pelaksana di sekolah rendah. Guru perlu memiliki kompetensi konseling dan manajemen konflik, siswa harus teredukasi, orang tua aktif terlibat, dan sekolah wajib memiliki SOP yang hidup, bukan sekadar dokumen formalitas,” paparnya.
Esti mendesak pemerintah menyiapkan peraturan turunan yang mengatur secara detail, mulai dari definisi bullying, jalur pelaporan anonim, timeline respons, kewajiban pelatihan guru dan konselor, standar anggaran minimum program anti-bullying, hingga mekanisme audit dan evaluasi berkala.
Menurutnya, setiap sekolah juga wajib mempublikasikan SOP anti-bullying agar orang tua dan siswa mengetahui hak serta jalur perlindungan yang tersedia.
Penanganan bullying, lanjut Esti, tidak bisa hanya dibebankan pada sekolah. Diperlukan kerja sama formal dengan dinas kesehatan, dinas sosial, psikolog, konselor, hingga aparat penegak hukum. “Pendekatan lintas sektor ini penting agar sekolah memiliki dukungan profesional ketika menghadapi kasus yang memerlukan intervensi lebih dalam,” ujarnya.
Esti menegaskan revisi UU Sisdiknas harus menjadi fondasi nyata untuk menciptakan sekolah yang aman, sehat, dan inklusif. “Anak-anak Indonesia berhak tumbuh dalam lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan, dan negara wajib memastikan itu terjadi bukan hanya melalui pasal, tetapi melalui implementasi nyata di setiap sekolah,” pungkasnya.