Indonesiainside.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa realisasi penyaluran Dana Desa hingga 14 Juli 2025 telah mencapai Rp40,34 triliun atau setara dengan 58,46 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp69 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp1,62 triliun digunakan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang telah menjangkau 7.918 desa di seluruh Indonesia.
“Dari jumlah itu, Rp1,62 triliun digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang telah menjangkau 7.918 desa di seluruh Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam unggahannya di akun Instagram resminya @smindrawati, dipantau di Jakarta, Senin (28/7).
Ia menegaskan bahwa Dana Desa merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan di tingkat akar rumput. Anggaran ini diarahkan untuk membuka akses infrastruktur, meningkatkan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi produktif di desa.
Di sisi lain, melalui BLT Desa, negara juga hadir secara nyata untuk membantu masyarakat rentan agar tetap mampu bertahan di tengah gejolak harga dan ketidakpastian ekonomi global. BLT Desa dirancang sebagai jaring pengaman sosial yang mendukung keberlangsungan hidup dan produktivitas warga desa.
“BLT Desa adalah bantuan langsung untuk membantu keluarga rentan tetap bertahan dan produktif, terutama dalam menghadapi gejolak harga dan ketidakpastian ekonomi global,” kata Sri Mulyani.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memastikan agar Dana Desa digunakan secara tepat dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. “Mari kawal bersama pemanfaatan Dana Desa agar tepat guna, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi pembangunan,” tambahnya.
Sejak pertama kali dialokasikan pada 2015, Dana Desa telah menjangkau lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia. Program ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi entitas yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis.
Pada tahun 2025, Dana Desa dialokasikan sebesar Rp69 triliun. Skema pengalokasian anggaran dilakukan berdasarkan perhitungan tahun anggaran sebelumnya, dengan komposisi yang mencakup alokasi dasar sebesar 65 persen atau sekitar Rp44,84 triliun, alokasi afirmasi 1 persen atau sekitar Rp689 miliar, dan alokasi kinerja sebesar 4 persen atau Rp2,75 triliun. Sementara alokasi formula ditetapkan sebesar 30 persen dari anggaran Dana Desa dan ditambah sisa perhitungan alokasi lainnya, dengan total sekitar Rp20,7 triliun.