Indonesiainside.id, Jakarta – Dalam kondisi prihatin seperti ini, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia seharusnya ikut bergotong royong membantu pemerintah mengatasi wabah. Sayangnya perusahaan ber-platform digital justru kebanjiran pelanggan dan omzet saat masyarakat diminta tinggal di rumah sepanjang periode pandemi virus corona.
“Menjadi tidak elok jika perusahaan-perusahaan yang banyak untung di masa sulit seperti ini malah ikut mencari untung dari program pemerintah,” kata anggota DPR Komisi I, Sukamta, Kamis (16/4).
Sementara, perusahaan platform digital kembali mendapatkan proyek terkait pelatihan Kartu Prakerja yang nilainya Rp1 jutauntuk setiap peserta dari total Rp3,55 juta yang bakal diperoleh. Sukamta menegaskan, yang saat ini dibutuhkan para buruh yang di-PHK karena terdampak Covid-19 adalah pemenuhan kebutuhan pokok, bukan pelatihan secara online.
Menurutnya, konsep Kartu Prakerja sejak awal sudah banyak dikritik karena dianggap tidak efektif dalam memberikan solusi. Faktanya, kebutuhan atas lapangan pekerjaan merupakan permasalahan yang harus dituntaskan.
“Saat ini di saat banyak masyarakat yang terdampak virus corona dan kehilangan mata pencaharian kok malah akan berikan pelatihan secara online. Ini jelas sangat tidak pas dan hanya akan buang-buang uang rakyat sebesar 5,6 trilyun rupiah yang akan digunakan buat pelatihan,” katanya.
Oleh sebab itu, dia meminta kepada pemerintah agar rencana pelatihan Kartu Prakerja ditangguhkan. Lebih baik anggaran Rp5,6 triliun untuk pelatihan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok para buruh yang dipecat serta pekerja sektor informal yang kehilangan mata pencaharian.
“Mereka saat ini butuhnya makan bukan pelatihan,” ucapnya.
Bagi setiap peserta Kartu Prakerja nantinya akan mendapatkan pelatihan secara online senilai Rp1 juta yang diberikan melalui mitra platform digital seperti Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Belakangan pelatihan secara online ini menjadi ramai diperbincangkan warga net karena salah satu mitra paltform digital adalah Ruang Guru yang salah satu pendirinya notabene saat ini menjadi staf khusus presiden.
“Pelatihan secara i senilai Rp1 juta ini pun juga masih menjadi tanda tanya besar, berwujud apakah dan seberapa bisa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Mestinya dengan metode online nilainya juga bisa lebih murah,” ujarnya.
Maka, kata dia, bisa dibayangkan berapa banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan platform digital yang jadi mitra pemerintah dengan dengan pelatihan senilai 5,6 tiliun rupiah ini. “Apakah ini elok dilakukan dalam keadaan pandemi ini?,” tanyanya.
Dia berharap pemerintah lebih fokus mengatasi Covid-19 secepat-cepatnya agar dampak sosial dan ekonomi tidak berkepanjangan dan semakin besar. Menurut dia, berbagai kegiatan pemerintah yang tidak terkait langsung dengan penangan virus corona semestinnya ditangguhkan dan bisa dikerjakan di tahun depan seperti pembangunan ibukota baru serta berbagai proyek lainnya yang tidak bersifat mendesak.
“Kebijakan PSBB yang ditetapkan pemerintah di Jabodetabek dan beberapa daerah sejauh ini kita lihat belum efektif membendung penyebaran virus corona. Ini artinya pemerintah harus segera mencari metode yang lebih efektif untuk mengatasi wabah yang berlangsung,” katanya.
Artinya, ia menambahkan, kondisi seperti ini yang paling mendesak fokus pada dua hal. Pertama, atasi secepatnya virus corona dan kedua, penuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin dan rentan miskin.
“Soal pelatihan kerja terkait Kartu Prakerja bisa dikerjakan saat krisis virus ini sudah bisa diatasi,” tuturnya. (ASF)