Catatan Akhir Tahun Penegakan Hukum Konstitusi 2021 (2)

Gelagat gagasan amandemen ini kenyataannya terus menggelinding cepat. Ia memiliki alasan yang kuat dalam menyampaikan ikhwal amandemen terbatas UUD NRI 1945 tentang penambahan kewenangan MPR menerapkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).

Menghadirkan PPHN ini dianggap sangat urgen (penting) agar arah  pembangunan bangsa tidak sepenuhnya diserahkan kepada presiden. Akan tetapi, setiap presdiden yang nantinya terpilih setiap lima tahun memiliki program kerja yang berkesinambungan.

Saat ini, kita menyaksikan dari forum ke forum  aktualisasi wacana amandemen ke 5 terus dikembangkan dan dimatangkan. Termasuk membersihkan  kecurigaan yang muncul, seperti sinyalemen bahwa gagasan ini diangkat kepermukaan agar Presiden Joko Widodo dapat dipilih kembali untuk ketiga kalinya. Embrionya dimulai dengan mengembangkan isu soal perlunya Indonesia memiliki  lagi Garis-garis Besar Haluan Negara.

Hal ini dimaksudkan supaya program pembangunan berkesinambungan. Skenarionya melalui amandemen UUD 1945, presiden dipilih kembali  oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Bola isu yang sangat jelas mengancam demokrasi dengan mengabaikan  ketaatan  kepada konstitusi.  Presiden  Joko Widodo  memberikan atensi dengan merespon  cepat  isu  tersebut. Ia menolak, bahkan menuduh para penghasut ingin menampar muka, cari muka, dan menjerumuskan.

Penegasan presiden tentu saja memberi  konfirmasi  kepublik  yang  sangat  jelas dan tegas. Bahwa ketentuan  pembatasan jabatan  presiden sangat  penting untuk mencegah kembalinya sistem otoriter yang lalim. Sekali lagi, ketegasan Presiden Jokowi  sangat sahih  sehingga dampak isu itu dapat padam lebih cepat.

Di Amerika Serikat  sebagai “kiblat” demokrasi modern, pembatasan dua kali masa jabatan (priode) memerlukan  sekitar 200 kali usulan mulai  1706 sampai 1940. Akibatnya, tahun 1950  amandemen  ke 22 konstitusi  membatasi jabatan presiden hanya dua kali kepemimpinan. Dengan demikian, pernyataan Presiden  RI ke -7  bahwa cukup hanya dua priode adalah merupakan  wujud tegak lurus dengan garis aturan yang sudah ditetapkan. Tentu saja, hal  yang melegakan dan yang tak kalah pentingnya adalah menunjukkan sikap yang tertib/taat konstitusi.

Terlepas  dari wacana pelaksanaan  amandemen  ke 5 UUD NRI 1945, dalam ranhka memperbaiki sistem ketatanegaraan  yang diatur dalam undang-undang dasar, idealnya mampu menampung berbagai dimensi strategis dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspirasi masyarakat menghendaki adanya kejelasan, kepastian, ketertiban  dan  keadilan dalam kehidupan sehari-hari melalui sistem  ketatanegaraan  yang  presisi, akuntabel, dan  terukur  demi  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat Indonesia.

Sistem  ketatanegaraan  Indonesia  sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 adalah produk politik sebagai resultante  dari berbagai  kepentingan politik masyarakat dan daerah, yang niscaya akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab  itu, perubahan merupakan sesuatu yang pasti  untuk sebuah produk peraturan, termasuk undang-undang dasar.

Yang terpenting saat ini, bagaimana negara secara riil memberikan perlindungan kepada rakyatnya (responsibility to protect), termasuk negara wajib memberikan setiap warga tanah hak milik untuk dikelolanya (digarap), serta menciptakan kesempatan kerja setiap angkatan kerja. Hal itu, demi membuktikan  bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya benar-benar dinikmatinya selaku   pemilik republik dan menjadi tuan negerinya sendiri.

Namun, celakanya saat ini  penguasaan tanah   masih  sangat  timpang  dan   distribusi yang sangat  tidak  adil  terhadap  kepemilikan  lahan.  Ada kelompok yang memiliki tingkat kepemilikan  areal yang sampai 100 atau  1000-an hektar. Di sisi lain ada rakyat (petani) yang turun-temurun tidak memiliki sejengkal pun areal tanah. Ketimpangan dan diskrimansi  itu haruslah dirumuskan dalam konstitusi, yang mampu mengakomodasi kepentingan  hajat hidup rakyat Indonesia. Akhirnya, ke depan  norma konstitusi yang menyoal perekonomian   yang  termaktub  dalam  Pasal 33 UUD NRI 1945  akan sarat dengan  tambahan materi muatan  terutama berkaitan kesejahteraan, apalagi di tengah perekonomian rakyat Indonesia yang masih dalam kondisi karut-marut. (Aza/Habis)

Tinggalkan Komentar