Indonesiainside.id – Anggota Pansus Hak Angket Haji, John Kennedy Azis mencurigai adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan praktik gratifikasi di Kementerian Agama (Kemenag). Dugaan tersebut muncul terkait pemberangkatan jemaah haji yang baru mendaftar tanpa harus menunggu lama, sementara banyak jemaah lain harus menunggu bertahun-tahun untuk bisa menunaikan ibadah haji.
“Saya tanya sekali lagi berdasarkan fakta bahwa ada jemaah haji yang mendaftar tahun 2024, menurut bapak benar atau salah?” tegas John dalam pertemuan dengan Direktur Pelayanan Haji dan Direktur Haji Khusus di Jakarta, dikutip Selasa (10/9).
John mengungkapkan bahwa pada pelaksanaan haji 2024, ditemukan sejumlah jemaah yang mendaftar mendekati waktu pelaksanaan haji, namun tetap diberangkatkan. Hal ini menimbulkan kecurigaan, mengingat ribuan jemaah lainnya telah menunggu bertahun-tahun tanpa kepastian keberangkatan. Di beberapa daerah, bahkan ada yang memiliki daftar tunggu hingga 45 tahun.
Yang lebih mengkhawatirkan, John menyebut bahwa pihaknya menemukan sekitar 3.500 jemaah haji khusus yang bisa berangkat tanpa melalui masa tunggu, fenomena yang ia sebut sebagai “jemaah haji khusus 0 tahun.”
Anggota Pansus lainnya, Saleh Partaonan Daulay, turut menyatakan keberatan dengan praktik tersebut. Menurut Saleh, pemberangkatan jemaah haji yang baru mendaftar pada tahun yang sama melanggar aturan yang telah ditetapkan.
“Jika mengacu pada peraturan yang ada, jelas jemaah yang mendaftar pada tahun yang sama tidak boleh langsung berangkat,” ujarnya.
Saleh juga menduga bahwa pengaruh dari pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) menjadi faktor utama dalam menentukan apakah seorang jemaah bisa segera berangkat atau tidak, mengesampingkan peran Kemenag sebagai regulator dan operator haji.