Indonesiainside.id — Pemerintah mulai menjalankan strategi besar penguatan devisa nasional dengan memperketat pengawasan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan ekspor sumber daya alam (SDA) mulai 1 Juni 2026. Kebijakan ini disebut menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas rupiah, memperkuat cadangan devisa, dan memastikan aliran dolar hasil ekspor tidak keluar begitu saja dari sistem ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto membahas langsung kebijakan tersebut bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Pemerintah Mulai Awasi Ketat Aliran Dolar Ekspor
Dalam skema baru ini, pemerintah akan memperkuat kontrol terhadap devisa hasil ekspor SDA melalui sistem terintegrasi yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia.
Tujuannya agar seluruh aliran devisa hasil ekspor dapat dipantau secara otomatis dan memberi dampak langsung bagi ekonomi nasional.
“Nanti tentu bisa melalui Bea Cukai dan diketahui melalui Danantara dan melalui sistem sehingga otomatis termonitor,” ujar Airlangga.
Kebijakan ini muncul di tengah kebutuhan pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi nasional menghadapi gejolak global, tekanan rupiah, dan fluktuasi harga komoditas dunia.
Pengusaha Dalam dan Luar Negeri Mulai Diajak Masuk Sistem Baru
Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi kepada berbagai asosiasi pengusaha nasional maupun internasional terkait implementasi aturan baru tersebut.
Menurut Airlangga Hartarto, mayoritas pelaku usaha mendukung arah kebijakan pemerintah dan siap bekerja sama dengan badan yang dibentuk negara.
“Hampir seluruh asosiasi baik dalam maupun luar negeri mengapresiasi kebijakan yang diambil pemerintah,” katanya.
Meski mulai berlaku 1 Juni 2026, implementasi penuh akan dievaluasi dalam tiga bulan pertama untuk melihat efektivitas sistem dan dampaknya terhadap dunia usaha.
Pemerintah Janji Tak Biarkan Praktik Monopoli
Di sisi lain, pemerintah menegaskan sistem baru ini tidak boleh berubah menjadi alat monopoli baru dalam tata kelola ekspor nasional.
Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengawasan akan diperkuat dengan melibatkan lintas kementerian agar pengelolaan ekspor SDA tetap sehat dan transparan.
“Kalau pengawasan dijalankan benar, kita harus taruh orang di sana, termasuk dari Kementerian Keuangan dan kementerian lain,” ujar Purbaya.
Strategi Besar Jaga Rupiah dan Devisa Negara
Kebijakan DHE dan pengawasan ekspor SDA menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap devisa hasil ekspor komoditas Indonesia dapat lebih optimal menopang cadangan devisa, menjaga nilai tukar rupiah, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam jangka panjang.