Menkeu Sebut Deflasi Lima Bulan Terakhir Bukan ‘Kiamat’ Ekonomi RI

Indonesiainside.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa deflasi yang telah terjadi selama lima bulan berturut-turut bukanlah ‘kiamat’ bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, deflasi tersebut disebabkan oleh penurunan harga pangan, yang justru membawa dampak positif bagi daya beli masyarakat.

“Deflasi lima bulan terakhir terutama dikontribusikan oleh penurunan harga pangan. Menurut saya, ini suatu perkembangan positif, terutama terhadap daya beli masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Deflasi yang dialami, kata Sri Mulyani, terutama dipicu oleh turunnya harga komoditas pangan yang termasuk dalam kategori harga bergejolak (volatile food). Hal ini berarti, harga bahan makanan di pasar berada dalam kondisi stabil atau bahkan menurun, yang dapat membantu masyarakat, khususnya kelompok menengah bawah, untuk mendapatkan bahan makanan dengan harga yang lebih terjangkau.

“Jadi, deflasi lima bulan berturut-turut yang berasal dari harga bergejolak itu adalah hal yang memang kita harapkan bisa menciptakan level harga makanan yang stabil dan rendah. Ini baik untuk konsumen Indonesia, terutama bagi mereka yang pengeluaran utamanya untuk makanan,” tambahnya.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyoroti inflasi inti yang masih berada di atas 2 persen, yaitu 2,09 persen pada September, sedikit meningkat dari 2,02 persen pada Agustus. Indikator ini menunjukkan bahwa permintaan dalam perekonomian tetap kuat, sehingga tidak perlu dikhawatirkan.

Optimisme tersebut sejalan dengan kebijakan fiskal yang terus mendukung perekonomian, terutama melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berperan dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos). Bansos berupa bantuan pangan seperti beras, telur, dan daging ayam, disalurkan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan untuk menjaga kesejahteraan mereka.

“Dalam hal ini, kami menyikapinya sebagai hal positif. Terutama dari sisi fiskal, kita menggunakan APBN untuk menstabilkan harga,” tegas Sri Mulyani.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada September 2024, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,12 persen (month-to-month). Tren deflasi ini telah berlangsung sejak Mei 2024, dengan angka deflasi berkisar antara 0,03 hingga 0,18 persen pada setiap bulannya.

Inflasi tahunan juga tercatat sebesar 1,84 persen (year-on-year) dan inflasi kalender tahun sebesar 0,74 persen (year-to-date). Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa deflasi tersebut didasarkan pada Indeks Harga Konsumen (IHK), yang dipengaruhi oleh biaya produksi dan kondisi suplai. Menurutnya, data ini tidak dapat serta-merta digunakan untuk mengukur penurunan daya beli masyarakat.

“Untuk mengambil kesimpulan apakah ini menunjukkan indikasi daya beli masyarakat menurun, harus ada studi lebih lanjut. Karena daya beli tidak bisa hanya dimonitor dari angka inflasi atau deflasi,” jelas Amalia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut menegaskan bahwa meskipun tren deflasi terjadi, perekonomian nasional tetap dalam kondisi baik. Ia merujuk pada sejumlah indikator positif, seperti peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan cadangan devisa, serta stabilnya nilai tukar rupiah di bawah Rp16 ribu.

Menurut Airlangga, indikator-indikator tersebut menjadi bukti bahwa perekonomian Indonesia masih bergerak dengan stabil meski deflasi telah berlangsung selama lima bulan terakhir.

Tinggalkan Komentar