Oleh: Eko Densa
Indonesiainside.id, Aceh – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh meminta Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mereformasi Lembaga Kepolisian RI (Polri). Tuntutan ini terkait banyak kasus kekerasan menimpa wartawan saat menjalankan tugasnya.
Pernyataan tersebut dilontarkan saat sejumlah awak media melakukan aksi unjuk rasa dengan berorasi di Bundaran Simpang Lima, Kota Banda Aceh, Senin (30/9) sore. Dalam aksi damai ini turut dikawal pihak kepolisian Polresta Banda Aceh.
“Kami mendesak Presiden RI untuk mereformasi lembaga kepolisian. Banyak kasus intimidasi dan kekerasan saat ini dialami para jurnalis dan pelakunya adalah oknum polisi. Padahal, kerja kita dilindungi oleh UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” ujar Kadiv Advokasi AJI Banda Aceh, Juli Amin.
Berdasarkan data AJI Indonesia, pelaku kekerasan yang terjadi kepada kaum wartawan mayoritas dilakukan oleh oknum aparat kepolisian. Dalam kurun dua pekan terakhir, terhitung sejak 14 hingga 25 September 2019, sebanyak 14 jurnalis mengalami intimidasi dan kekerasan saat menjalankan profesinya. Kejadian itu tersebar pada beberapa daerah di Indonesia.
Tidak hanya itu, pembungkaman berekspresi atau menyampaikan pendapat terhadap warga negara di negeri demokrasi ini juga semakin dikekang dan dibungkam.
Sejumlah jurnalis di Banda Aceh melakukan aksi penyampaian pendapat di Bundaran Simpang 5 Banda Aceh, Senin (30/9/2019) terkait kasus kekerasan yang dialami para wartawan saat ini. Foto: rencongpost.com
Sebagaimana dialami oleh Dandhy Dwi Laksono, seorang jurnalis yang juga aktivis HAM dan lingkungan. Dia dijemput paksa oleh aparat kepolisian Polda Metro Jaya dari rumahnya di kawasan Bekasi pada Kamis malam 26 September 2019, hanya karena mengkritik kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini di Papua lewat akun twitternya.
Setelah diperiksa selama lima jam, Dandhy yang juga pendiri rumah produksi Watchdoc dan Sutradara Film “Sexy Killer” ini langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus SARA lewat Undang-undang ITE. Meski kemudian dibebaskan, tetapi status tersangka masih melekat padanya. Pembebasan Dandhy hanya sebatas penangguhan penahanan atau tahanan luar.
“Kami juga mendesak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk segera membebaskan Dandhy dari status tersangka dugaan kasus SARA, dengan menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Perkara (SP-3),” sebutnya.
Sementara kasus kebakaran rumah milik Asnawi Luwi, seorang jurnalis di Aceh Tenggara, Provinsi Aceh yang terjadi pada 30 Juli 2019 dini hari, hinga kini belum terungkap.
Meski diduga kebakaran itu karena faktor pemberitaan dan upaya untuk membungkam kemerdekan pers, tetapi hingga hari ini, Senin (30/9) atau tepat 60 setelah kejadian motif kasus itu belum terungkap, apalagi menangkap pelakunya.
“Kami Meminta semua pihak untuk tidak menghalang-halangi, mengintimidasi dan melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Dalam menjalankan profesinya, jurnalis dilindungi UU. Oleh karena itu, kami mendesak Polda Aceh untuk segera mengungkap motif dan dalang kasus pembakaran rumah jurnalis di Aceh Tenggara,” ujarnya. (Eko/PS/INI Network)