Oleh: Annisa Fadhilah
IndonesiaInside.id, Jakarta – Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) di carry over atau ditunda dan dilanjutkan pembahasannya pada DPR periode baru karena isi Data Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba, dibuat pada 3 – 4 tahun yang lalu. Dan jika dilihat dari perkembangan pada 3 – 4 tahun yang lalu, maka isi DIM tidak bisa digunakan di kemajuan teknologi dan komunikasi kita sekarang, karena RUU Minerba ingin dibuat untuk jangka panjang.
“Oleh karena itu, kita melakukan carry over pada RUU Minerba, kemarin. Kita ingin secepatnya memberikan kepastian hukum tidak hanya untuk pengusaha tetapi untuk pemerintah,” ujar Maman Abdurahman, Anggota DPR RI Komisi VII 2014-2019, di Jakarta, pada (2/10).
Maman juga menambahkan, sektor pertambangan merupakan sektor yang memiliki investasi berjangka panjang. Oleh karena itu, DPR tidak hanya memikirkan kenyamanan investor, tetapi DPR juga memikirkan bagaimana pemerintah bisa mengontrol penuh sektor tambang dan juga bisa merasakan keuntungan bagi Indonesia, dari sektor tambang. Hal itu merupakan solusi menguntungkan bagi kedua pihak.
“Isinya masih dibahas dan bisa terjadi sedikit perubahan. Para anggota Komisi VII yanh baru nanti, tidak perlu membuat dari awal lagi seperti kajian dan sebagainya, karena pada periode lalu memutuskan untuk meng carry over RUU ini. Saya harap pembahasan RUU ini bisa terbuka,” tambah Maman.
Sementara itu, kemarin Jumat saat Rapat Penutupan DPR RI Periode 2014-2019. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, ada lima Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dibuat beberapa/komisi DPR ditunda pengesahannya. Lima RUU tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh anggota-anggota DPR RI periode 2019-2024 pada masa sidang pertama.
Kelima RUU tersebut ialah RUU KUHP, RUU Pertahanan, RUU Minerba, RUU Koperasi, serta RUU Pengawasan Obat dan Makanan. “RUU tersebut akan dibahas pada masa persidangan pertama, pada DPR RI periode baru,” ujar Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamseot). Bamsoet menambahkan penundaan tersebut merupakan hasil rapat keputusan bersama ketua fraksi di DPR. (PS)