Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dipercepat meski masih di masa pandemi Covid-19. Hal ini karena backlog perumahan masih tinggi akibat kesenjangan pasokan dan kebutuhan rumah yang timpang.
“Backlog atau kekurangan pasokan rumah saat ini masih cukup tinggi yaitu diperkirakan sebesar 11,04 juta unit. Karenanya pembangunan MBR harus dipercepat,” kata Wapres Ma’ruf Amin, Sabtu(21/11).
Padahal, lanjut Wapres, Presiden Joko Widodo pada 2015, telah mencanangkan program Satu Juta Rumah. Namun, backlog masih terjadi dan tingkatnya pun tinggi.
“Dari program itu telah terealisasi sebanyak 4,8 juta unit pada 2019, dan lebih dari 70 persen dari jumlah tersebut dinikmati oleh golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” katanya saat membuka Seminar dan Sarasehan Nasional Himpunan Pengembang Nusantara secara daring di Jakarta.
Meskipun jumlah rumah tersebut bertambah, tetapi angka tersebut masih belum dapat menghilangkan backlog perumahan di Indonesia.
Backlog menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia, seperti tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMN), lanjutnya.
Untuk mendukung penyediaan rumah bagi MBR, Pemerintah menyediakan berbagai skema bantuan pembiayaan, antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahaan Berbasis Tabungan (BP2BT).
“Selain keempat skema tersebut, terdapat juga alokasi belanja K/L di Kementerian PUPR untuk membangun fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), sehingga harga rumah yang dibayar oleh MBR tidak meningkat untuk membiayai fasum dan fasos,” kata Wapres.
Dari berbagai skema bantuan pembiayaan tersebut, Wapres mengatakan hanya FLPP yang telah menunjukkan realisasi baik yakni di atas 80 persen atau Rp8,9 triliun dari total anggaran Rp11 triliun.
Sementara skema pembiayaan yang capaiannya masih rendah ialah SSB yang terealisasi Rp788 miliar dari Rp4,9 triliun, SBUM terealisasi Rp90 miliar dari Rp1,6 triliun untuk 4 juta penerima, serta BP2BT terealisasi Rp380 miliar dari Rp8,3 triliun.
Untuk tahun 2021, Pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan untuk perumahan sebesar Rp30 triliun dengan rincian bantuan pembiayaan untuk SBB sebesar Rp5,9 triliun, SBUM sebesar Rp630 miliar, pembiayaan dari K/L sebanyak Rp6,7 triliun, serta FLPP sebesar Rp16,6 triliun untuk 157.500 unit rumah.
“Pemerintah akan terus memberikan dukungan untuk mengurangi backlog perumahan dan meningkatkan kualitas hidup rakyat,” tambahnya.(EP)