Indonesiainside.id – Kementerian Agama (Kemenag) terus mematangkan rencana pendirian Direktorat Jenderal Pesantren yang tidak hanya disiapkan dari sisi kelembagaan dan regulasi, tetapi juga diperkuat melalui lonjakan signifikan pada alokasi anggaran tahun 2026. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menyebut, perubahan status dari direktorat menjadi direktorat jenderal membawa dampak besar pada dukungan negara terhadap pesantren di seluruh Indonesia.
“Direktorat Pesantren itu dulu APBN-nya 1,2 triliun. Sekarang, setelah jadi Direktorat Jenderal Pesantren, rencana anggarannya hampir 13 triliun,” kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (27/11).
Lonjakan anggaran ini, lanjutnya, bukan sekadar angka, tetapi menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan dan pembinaan terhadap pesantren. “Dengan naiknya menjadi hampir 13 triliun, berarti pelayanan terhadap pesantren ke depan akan menjadi lebih baik lagi,” sambungnya.
Romo Syafi’i menegaskan, pesantren merupakan ekosistem pendidikan keagamaan yang sangat besar dan strategis. Saat ini tercatat lebih dari 42.300 pesantren dengan sekitar 10 juta santri dan 1 juta kiai. “Dari 287 juta penduduk Indonesia, hampir 12 juta itu adanya di pesantren,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa cakupan Ditjen Pesantren ke depan tidak hanya sebatas pondok pesantren, tetapi juga mencakup Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur’an yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.
Dalam hal pendanaan, Wamenag menekankan bahwa pesantren memiliki sistem pembiayaan yang terbuka dan fleksibel sebagaimana diatur dalam UU 18/2019, Perpres 82/2021, dan KMA 31/2020. “Sumber pendanaan pesantren itu bisa dari seluruh penjuru mata angin. Pertama kemandirian. Kedua, bisa dari pemerintah pusat, daerah, swasta, CSR perusahaan, sumbangan perorangan, asosiasi, dari dalam negeri bahkan luar negeri pun boleh,” paparnya. Namun ia menegaskan satu prinsip utama yang tidak boleh dilanggar, yakni “Tidak mengganggu kemandirian pesantren.”
Selain soal anggaran rutin, Romo Syafi’i juga menyoroti dana abadi pesantren yang hingga kini masih berada di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan Tinggi. “Ada dana sekian triliun dialokasikan ke pesantren. Manfaat per tahunnya itu kurang lebih hampir 400 miliar, tapi yang pegang itu masih di Kemendikti,” ujarnya. Ia pun berkomitmen akan memperjuangkan agar pengelolaan dana tersebut dialihkan langsung ke Ditjen Pesantren setelah struktur resminya terbentuk. “Setelah keluar nanti SK Ditjen Pesantren, saya akan ke Kemendikti supaya dana abadi pesantren ini yang mengelola langsung Ditjen Pesantren,” tambahnya.
Menurut Wamenag, penguatan kelembagaan melalui pembentukan Ditjen Pesantren menjadi tonggak baru dalam sejarah pengelolaan pesantren di Indonesia. Ia meyakini, dengan struktur yang lebih kuat dan dukungan anggaran yang memadai, berbagai kebutuhan pesantren akan lebih terakomodasi secara sistematis dan berkelanjutan, sekaligus menjadi bentuk penghormatan negara atas peran pesantren dalam membangun karakter, moral, dan masa depan bangsa.