Siti Zuhro Bingung Ditanya Jurnalis Asing, Kok Orang Melanggar Etika tapi Populer?

JAKARTA – Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI dan Peneliti Utama Politik BRIN, Siti Zuhro, mengaku pernah ditanya jurnalis asing terkait kondisi politik Indonesia saat ini. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan pelanggarane etika kontestan Pilpres 2024 hingga dinasti politik.

“Kok ada orang yang melanggar etika tapi populer. Luar biasa. Saya tidak bisa menjelaskan. Kok bisa dinasti politik tapi populer, dihormati dan sebagainya. Inilah Indonesia,” kata Zuhro dalam diskusi publik BRIN ‘Demokrasi di Ujung Tanduk’ di Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Zuhro menekankan, posisi etika berada di atas hukum. Maka, sangat disayangkan bila ada penyelenggara pemilu maupun kontestan Pilpres melanggar etika tapi tidak diberikan ‘penalty’. Dia mencontohkan pelanggaran etika yang dilakukan ketua KPU, Hasyim Asy’ari, dan pencalonan cawapres 02, Gibran Rakabuming Raka.

“Komisiner kita sekarang peringatan keras berkali-kali, tapi penaltinya tidak ada. Maka, tolong dikonkretkan tadi peringatan keras dengan door. Termasuk, yang melanggar etika yang menjadi cawapres, dimintakan bapaknya untuk menarik kembali. Pasangan 02 itu mundur,” tutu Zuhro.

Dia menegaskan, pelanggaran etika tersebut yang menciptakan resistensi yang sangat kuat di tengah masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, etika sudah hilang di kancah demokrasi Indonesia. Ini harus diperbaiki agar Indonesia bisa dipandang sebagai negara terhormat.

“Yang kita sedang alami saat ini adalah hilangnya etika. Malu itu sudah tida ada. Maka saya setuju local values itu harus dilibatkan dalam kita berdemokrasi. Jangan sampai kita tercerabut dari akar kita, seolah-olah berdemokrasi sok rasional tapi menghilangkan tatakrama kita. Ini yang kita tidak inginkan,” ungkap Zuhro.

Etika berada di atas hukum, kata Zuhro. Bila etika dilanggar dan tak diperhatikan lagi, maka pada saat itulah demokrasi hancur. Dampak yang bisa dilihat saat ini munculnya ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu.

“Maka, memang kalau penyelenggara sudah tidak dipercaya, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan dari seantero Indonesia. dan tidak ada penalty selain peringatan keras. Peringatan keras kok tidak ada penelty. Hukum betul-betul ditekuk-tekuk saat ini,” ungkap Zuhro.

Tinggalkan Komentar