Indonesiainside.id – Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra meyakini Indonesia memiliki peluang besar melewati proses transisi energi dengan memanfaatkan bahan bakar dimetil eter (DME). Menurutnya, DME dapat menjadi solusi strategis di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang hingga kini masih mendominasi kebutuhan energi nasional.
“DME, yang diproduksi melalui gasifikasi batu bara, menjadi alternatif vital untuk menggantikan LPG yang sebagian besar masih diimpor, sekaligus jalan bagi transisi energi yang lebih berkelanjutan,” ujar Hangga dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/12).
Ia menjelaskan, selain DME, pemerintah juga mendorong pemanfaatan energi alternatif lain seperti compressed natural gas (CNG) dan liquified natural gas (LNG) sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi. Langkah ini dinilai penting untuk menekan impor LPG yang penggunaannya tidak hanya terbatas pada rumah tangga, tetapi juga mencakup sektor UMKM, nelayan, hingga petani.
Dalam pemaparannya pada webinar yang digelar Universitas Negeri Pembangunan Veteran Jawa Timur, Hangga menegaskan bahwa implementasi DME dalam skala nasional tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, terdapat sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi agar DME benar-benar dapat diterima dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.
“Untuk skala nasional, implementasi DME harus disertai dengan empat syarat utama,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa faktor harga menjadi perhatian paling krusial, mengingat masyarakat masih sangat sensitif terhadap biaya energi. Karena itu, setiap solusi inovatif dalam transisi energi, menurut Hangga, harus kembali pada prinsip harga yang kompetitif dan terjangkau. Selain itu, keberhasilan DME juga sangat bergantung pada ketersediaan suplai yang didukung oleh infrastruktur yang memadai dan terintegrasi, serta aksesibilitas yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Terakhir, kesiapan pengembangan jaringan gas nasional harus diperkuat, karena jargas yang terintegrasi akan menjadi pendukung kuat bagi program DME dan upaya mengurangi impor LPG,” jelasnya.
Hangga juga menyoroti tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.500 pulau. Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan kompleksitas logistik yang berbeda dibandingkan negara-negara benua dengan wilayah yang menyatu, sehingga integrasi infrastruktur energi antarpulau menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan secara bertahap.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Kebijakan ini, kata Hangga, menjadi landasan penting dalam memperkuat transisi energi sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam domestik.
Ia menilai isu DME dan penguatan ketahanan energi sangat relevan dengan kerja Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dibentuk pemerintah. Satgas ini diharapkan mampu mendorong peningkatan daya saing industri energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dalam jangka panjang.