JAKARTA- Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mendorong DPR segera menggunakan hak angket untuk menginvestigasi kecurangan Pemilu 2024.
“Seharusnya tidak ada pihak yang takut untuk menggunakan hak angket,” kata Din di Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Dia mengungkapkan, penggunaan hak angket mendapat dukungan dari masyarakat luas. Maka itu, DPR seharusnya tidak perlu takut menggunakan hak tersebut.
“Kami bagian dari masyarakat sipil, masyarakat madani sangat mendorong DPR RI menggunakan hak angket. Selain fraksi atau partai politik yang sudah bersepakat, partai lain demi kebenaran, keadilan dan, kejujuran seharusnya tidak takut dengan penggunaan hak angket,” ujar dia.
Pengusutan berbagai kecurangan, kejahatan, dan pelanggaran Pemilu 2024 harus dilakukan agar ke depan hak masyarakat untuk menikmati demokrasi tidak hilang. Menurut dia, esensi demokrasi pada pemilu kali ini telah hilang yakni langsung umum rahasia serta jujur dan adil.
“Tetapi kasat mata ketidakjujuran dan ketidakadilan itu terjadi. Bahkan saya dan kawan-kawan berpendapat, ini bentuk kejahatan terhadap rakyat, kejahatan terhadap hak rakyat, kejahatan terhadap kedaulatan rakyat,” kata Din.
Din Yakin Megawati Akan Gulirkan Hak Angket
Di sisi lain, Din meyakini Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sedang memastikan waktu yang tepat untuk resmi memerintahkan faksi PDIP menggulirkan hak angket.
“Saya berkeyakinan, dan ini dalam kapasitas saya sebagai pengamat politik bahwa pada waktunya Ibu Megawati akan resmi menggulirkan hak angket,” ujar DIn.
Menurut dia, Megawati belum bersikap tegas karena PDI Perjuangan sedang melakukan tawar-menawar (bargaining) politik tertentu. Bargaining ini dilakukan Megawati dengan pihak rezim Presiden Joko Widodo serta partai-partai pengusung maupun pendukung paslon 02 Prabowo-Gibran.
“Saya tidak mau berpikir yang negatif seperti itu,” ujar Din.
Maka itu, dia mengaku optimis minimal lima parpol pengusung paslon 01 dan paslon 03 akan menggunakan hak angket.
“Jadi, penggunaan hak angket itu hanya masalah pertimbangan, antara lain terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya. (Nto)