Tekan Kemiskinan di Wilayah 3T, BP Taskin Dorong Industrialisasi Pertanian dan Data Akurat

Indonesiainside.id – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Republik Indonesia menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam merancang strategi pengentasan kemiskinan berbasis data dan kebutuhan wilayah. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pendalaman Program di Kantong-Kantong Kemiskinan yang dipimpin langsung oleh Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko dan Wakil Kepala I Nanik S. Deyang.

Rapat yang dihadiri kepala daerah dari Brebes, Kuningan, Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon ini membahas langkah intervensi strategis di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, terutama zona 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Data 2024 menunjukkan angka kemiskinan di Brebes mencapai 15,60%, Kuningan 11,88%, Indramayu 11,93%, Kabupaten Cirebon 11%, dan Kota Cirebon 9,02%.

Budiman menekankan, BP Taskin mendorong industrialisasi pertanian dan pemanfaatan material baru untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas di daerah miskin.

Di dalam rapat turut disoroti pentingnya pendekatan sektor-sektor produktif. BP Taskin, imbuh Budiman, mengusung sembilan sektor utama sebagai pilar pemberdayaan masyarakat miskin: pangan, pengolahan, kesehatan, pendidikan, hunian, industri kreatif, teknologi digital, energi terbarukan, dan industrialisasi pertanian.

Salah satu fokus diskusi adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diwajibkan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja lokal dari sekitar dapur MBG di masing-masing kabupaten. Selain itu, program ini mendorong sinergi dengan pengurus masjid, kawasan perumahan, dan pelaku usaha mikro untuk memperluas manfaat ekonomi.

Isu lainnya yang turut dibahas adalah investasi lintas sektor dalam digitalisasi, pengelolaan sampah, energi bersih, dan penguatan pasar tradisional sebagai pusat ekonomi lokal.

Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, BP Taskin akan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dan workshop pada pertengahan Juni 2025 untuk memperkuat kolaborasi antarwilayah dan merumuskan langkah konkret. BP Taskin juga menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui nota kesepahaman untuk menyinkronkan data kemiskinan pusat dan daerah.

Dengan pendekatan berbasis data, industrialisasi pertanian, dan pemberdayaan ekonomi lokal, BP Taskin optimistis dapat mempercepat penurunan kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Kami ingin agar program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran. Itu hanya bisa tercapai kalau semua kepala daerah punya data yang akurat dan terverifikasi tentang masyarakat miskin dan miskin ekstrem, terutama di zona 3T,” ujar Nanik.

Tinggalkan Komentar