Indonesiainside.id – Di tengah pesatnya perkembangan dunia aset kripto, Indonesia kembali memperkuat posisinya dalam mengatur dan menjamin keamanan perdagangan digital. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memberikan izin resmi kepada Tokocrypto, yang sebelumnya berstatus sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK), untuk beroperasi sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK).
Dengan pengesahan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 03/BAPPEBTI/PFAK/09/2024, Tokocrypto kini menjadi bagian integral dari ekosistem kripto Indonesia. “Kami berkomitmen untuk memberikan jaminan keamanan dalam bertransaksi aset kripto bagi masyarakat, termasuk melalui proses perizinan Tokocrypto yang kini telah sah menjadi PFAK,” ujar Kepala Bappebti, Kasan dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (9/9).
Tokocrypto kini bergabung dengan PT Pintu Kemana Saja (PINTU) dan PT Bumi Santosa Cemerlang (Pluang), dua platform yang sebelumnya juga telah mendapat izin serupa pada bulan Agustus 2024. Di balik transformasi ini, Bappebti memperkenalkan regulasi yang lebih ketat melalui Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 8 Tahun 2021 yang telah diperbarui menjadi Perba Nomor 8 Tahun 2024.
Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem perdagangan kripto yang andal, aman, dan memiliki kepastian hukum. Kasan menjelaskan bahwa untuk memperoleh status PFAK, setiap perusahaan harus memenuhi serangkaian persyaratan teknis yang ketat, termasuk sertifikasi ISO 27001, pendaftaran sistem di Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta memiliki staf yang bersertifikat Certified Information Systems Auditor (CISA) dan Certified Information System Security Professional (CISSP).
“Perusahaan yang berizin Bappebti sebagai PFAK merupakan perusahaan yang kredibel dan terpercaya,” tegas Kasan.
Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Tirta Karma Senjaya, mencatat bahwa terdapat 35 CPFAK yang terdaftar di Bappebti. Pemerintah berharap seluruh CPFAK tersebut segera menyelesaikan proses transformasi menjadi PFAK sebelum batas waktu 16 Oktober 2024. “Kebijakan ini adalah bagian dari upaya penguatan perdagangan aset kripto di Indonesia,” ungkap Tirta.
Dengan semakin besarnya potensi pasar kripto, serta transaksi yang sudah mencapai Rp344,09 triliun dalam periode Januari-Juli 2024, upaya ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem perdagangan yang transparan, berkelanjutan, dan aman bagi seluruh pelaku industri. Penerimaan negara dari pajak aset kripto pun menunjukkan angka signifikan, mencapai Rp331,56 miliar dalam enam bulan pertama tahun 2024.
Langkah Bappebti dalam mengesahkan Tokocrypto sebagai PFAK menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang serius dalam mengelola dan mengembangkan industri kripto, memastikan bahwa masyarakat mendapatkan perlindungan dan kepastian dalam bertransaksi aset digital.