Indonesiainside.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan upaya Kementerian Keuangan untuk mengejar potensi penerimaan pajak yang selama ini terlewatkan dari ekonomi bawah tanah atau underground economy. Ia menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pemetaan terhadap berbagai aktivitas ekonomi ilegal dan tersembunyi guna menentukan langkah-langkah penanganan yang tepat.
“Pemetaan aktivitas ilegal berbeda dengan ekonomi bawah tanah. Ekonomi bawah tanah sifatnya menghindari pajak, maka pemetaannya akan berbeda. Ini yang sedang dilakukan oleh Pak Wamenkeu Anggito beserta tim pajak, bea cukai, dan PNBP,” ujar dia dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta, dikutip Jumat (15/11).
Salah satu contoh utama yang tengah menjadi perhatian Kemenkeu adalah penghindaran pajak dalam sektor industri kelapa sawit, khususnya terkait manipulasi luas lahan, laporan yang tidak sesuai dengan realitas, hingga praktik *transfer pricing* yang merugikan negara. Menteri Keuangan menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dalam sektor-sektor ini.
“Untuk sektor-sektor tertentu seperti CPO, kami akan melakukan penegakan hukum berdasarkan jenis pelanggaran yang ditemukan,” tambahnya.
Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya penanganan aktivitas ekonomi bawah tanah yang bersifat kriminal, seperti judi online. Untuk menangani hal ini, Kemenkeu bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, guna melaksanakan tindakan yang lebih terintegrasi dan komprehensif.
“Untuk aktivitas ekonomi bawah tanah yang terkait dengan aktivitas kriminal, seperti judi online, kami akan terus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan penindakan secara efektif,” jelasnya.
Dalam konteks ini, Kemenkeu sedang memetakan seluruh aktivitas ilegal dan ekonomi bawah tanah secara bertahap, sembari terus melakukan koordinasi yang erat dengan kementerian koordinasi dan lembaga-lembaga terkait.
Selain fokus pada ekonomi bawah tanah, Sri Mulyani juga mengungkapkan prestasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu yang berhasil mencegah potensi kerugian negara hingga Rp3,9 triliun dari 31.275 kasus penyelundupan sepanjang Januari hingga November 2024. DJBC mencatatkan lebih dari 5.000 penindakan setiap bulan, dengan total nilai barang yang berhasil disita mencapai Rp6,1 triliun.
Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas sektoral sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan dalam menanggulangi penyelundupan dan praktik ilegal lainnya. “Dalam hal kepabeanan dan cukai, Bea Cukai terus meningkatkan sinergi antarinstansi untuk memastikan penindakan yang lebih efektif,” pungkasnya.