Indonesiainside.id – Indonesia menjadi negara dengan ummat Islam terbesar di dunia. Namun, sistem perekonomiannya belum menunjukkan sistem ekonomi Islam terdepan di dunia.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia perlu melakukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan ekonomi syariah agar bisa menjadi yang teratas secara global.
Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mencontohkan laporan State of the Global Islamic Economy ( SGIE ) 2023 yang menunjukkan ekonomi syariah Indonesia berada di posisi ketiga, tertinggal di peringkat kedua. Arab Saudi dan Malaysia peringkat pertama.
“Ini tidak masuk akal mengingat jumlah penduduk kita yang berjumlah 280 juta jiwa. Sementara jumlah penduduk Malaysia dan Saudi mungkin sama atau lebih sedikit dibandingkan dengan Jawa Barat. Oleh karena itu, kita perlu menggenjot ekonomi syariah kita agar menjadi nomor 1 di dunia,” katanya.
Hartarto mencatat, ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan, terutama di bidang investasi syariah, makanan dan minuman halal , fesyen sederhana, farmasi, kosmetik, dan pariwisata ramah muslim.
Sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia masih memiliki potensi besar untuk lebih mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Potensi tersebut tercermin dari keberadaan sekitar 4,8 juta santri pesantren dan 39,6 ribu pesantren di seluruh tanah air, ujarnya.
Ia menggarisbawahi, sebanyak 12.469 pesantren atau hampir 40 persen dari total pesantren yang ada , berpotensi memberikan kontribusi perekonomian melalui pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Sebagai lembaga pendidikan keagamaan, pesantren juga mempunyai tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat secara sosial dan ekonomi,” ujarnya.
Airlangga kemudian menekankan pentingnya mendukung keuangan inklusif, yang merupakan komponen penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif.
Terkait hal tersebut, ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 yang bertujuan untuk mempercepat perluasan akses masyarakat terhadap produk keuangan melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, industri jasa keuangan, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan. .
“Saya berharap target peningkatan inklusi keuangan kita bisa mencapai 90 persen dengan menggandeng pesantren ,” katanya. (Aza)