Indonesiainside.id – Maluku Utara menjadi salah satu penyumbang terbesar ekspor mineral Indonesia. Sepanjang 2025, nilai ekspor besi, baja, dan nikel dari provinsi ini mencapai sekitar Rp243 triliun. Namun, di balik besarnya kontribusi tersebut, Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang diterima pemerintah daerah pada 2026 hanya Rp317 miliar atau sekitar 0,13 persen dari nilai ekspor.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor besi dan baja Maluku Utara pada 2025 mencapai 8,92 miliar dolar AS (sekitar Rp160,8 triliun), sedangkan ekspor nikel sebesar 4,56 miliar dolar AS (sekitar Rp82,2 triliun). Nilai ini terus meningkat dibandingkan 2024 yang mencapai sekitar Rp189 triliun dan 2023 sebesar Rp178,5 triliun. Volume ekspor kedua komoditas tersebut juga terus bertumbuh dari tahun ke tahun.
Kepala Seksi Humas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ternate, Ary Patria Sanjaya menyebut besi, baja, dan nikel masih menjadi komoditas utama yang menopang ekspor Maluku Utara. Namun, tingginya nilai ekspor belum berbanding lurus dengan kemampuan fiskal daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya mengatakan, DBH reguler sektor pertambangan yang diterima pemerintah provinsi pada 2026 hanya sebesar Rp317 miliar.
“Ini untuk DBH reguler tahun 2026,” kata Purbaya, Minggu (2/8) kemarin.
Menurutnya, dana tersebut merupakan bagian dari DBH nonpajak yang disalurkan pemerintah pusat kepada daerah penghasil. Nilainya dinilai belum mencerminkan kontribusi besar Maluku Utara sebagai salah satu sentra produksi nikel nasional.
Keterbatasan DBH membuat ruang fiskal daerah semakin sempit, padahal kebutuhan pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, pelabuhan, hingga konektivitas antarpulau terus meningkat seiring pesatnya aktivitas industri tambang.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendesak pemerintah pusat mengevaluasi formula pembagian DBH pertambangan. Usulan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada Juli 2026 dan telah diteruskan kepada Presiden, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Keuangan.
“Daerah penghasil seperti Maluku Utara sudah seharusnya memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan yang diterima saat ini,” ujar Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe.
Selain meminta revisi formula DBH, Pemprov Maluku Utara juga menyoroti berkurangnya dana transfer pusat akibat kebijakan relokasi kementerian. Menurut pemerintah daerah, pemotongan DBH rata-rata mencapai 60 persen sehingga dana ratusan miliar rupiah masih tertahan di pemerintah pusat.
Bagi Pemprov Maluku Utara, perubahan skema DBH bukan sekadar persoalan pembagian anggaran, tetapi menyangkut keadilan fiskal bagi daerah penghasil yang selama ini menjadi penyumbang devisa besar melalui sektor pertambangan.