Indonesiainside.id – Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pungutan ekspor di sektor pertambangan sebagai alternatif untuk meningkatkan penerimaan negara, alih-alih menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada awal 2025. Menurut Eko, hal ini bisa menjadi pilihan yang lebih baik mengingat kondisi perekonomian yang tengah melambat.
“Untuk penerimaan negara, optimalisasi pungutan ekspor tambang bisa jadi opsi yang lebih baik dibandingkan dengan rencana kenaikan PPN,” ujar Eko di Jakarta, dikutip ANTARA, Rabu (20/11).
Pernyataan tersebut merespons kebutuhan anggaran yang besar untuk program prioritas tahun depan yang mendorong pemerintah untuk tetap melanjutkan rencana kenaikan tarif PPN. Namun, Eko menyarankan agar pemerintah menunda keputusan tersebut, mengingat perekonomian saat ini masih dalam fase pelambatan.
“Seharusnya menunda (kenaikan tarif PPN), menaikkannya saat ekonomi sudah membaik,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa penerimaan negara dari sektor pertambangan belum sepenuhnya pulih. Untuk periode Januari hingga Oktober 2024, setoran pajak dari sektor ini tercatat sebesar Rp85,79 triliun, mengalami penurunan 41,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Meskipun demikian, terdapat potensi pemulihan dari subsektor pertambangan bijih logam, yang diproyeksikan mengalami peningkatan keuntungan tahun ini. Hal ini diharapkan dapat menjadi penopang utama penerimaan dari sektor pertambangan.
Namun, dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kelompok sumber daya alam (SDA) nonmigas mengalami kontraksi 16,6 persen secara tahunan, terutama disebabkan oleh penurunan harga batu bara yang menyebabkan berkurangnya royalti batu bara hingga 24,9 persen.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 akan tetap dijalankan sesuai dengan mandat Undang-Undang (UU). Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN harus dijaga kesehatannya, sehingga kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa negara dapat merespons berbagai krisis dengan tetap menjaga keseimbangan anggaran.