Indonesiainside.id – Eskalasi konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran baru terhadap stabilitas ekonomi global. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencermati perkembangan tersebut karena berpotensi memberi tekanan pada sektor energi, logistik internasional, hingga rantai pasok bahan baku industri.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah dapat memicu volatilitas harga energi dunia sekaligus mengganggu jalur perdagangan global yang selama ini menjadi urat nadi distribusi bahan baku industri.
“Kami terus memonitor perkembangan konflik di Timur Tengah karena kawasan tersebut merupakan salah satu pusat energi dunia dan jalur logistik global yang sangat penting. Setiap eskalasi konflik tentu berpotensi memengaruhi harga energi, kelancaran rantai pasok bahan baku industri, serta biaya logistik yang digunakan oleh sektor manufaktur,” kata Agus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/3).
Menurut Agus, salah satu titik krusial yang menjadi perhatian adalah potensi gangguan distribusi energi global, khususnya di Selat Hormuz. Jalur tersebut merupakan koridor vital perdagangan minyak dunia, dengan sekitar seperlima pasokan minyak global melewati kawasan itu.
Apabila terjadi gangguan keamanan di jalur tersebut, maka dampaknya dapat langsung terasa pada harga energi internasional. Dalam beberapa hari terakhir saja, ketegangan geopolitik telah memicu kekhawatiran terhadap aktivitas pelayaran dan distribusi energi di kawasan tersebut.
Risiko keamanan maritim serta meningkatnya ancaman serangan militer bahkan disebut telah menyebabkan penurunan aktivitas kapal tanker di wilayah tersebut, sekaligus meningkatkan risiko bagi perusahaan pelayaran maupun asuransi maritim.
Kondisi ini turut mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia yang sempat melonjak akibat kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi dari Timur Tengah.
Agus menilai, lonjakan harga energi global berpotensi memberikan tekanan langsung terhadap sektor industri manufaktur. Pasalnya, sebagian besar industri menggunakan energi sebagai komponen utama dalam struktur biaya produksi.
“Jika harga energi global meningkat dalam jangka waktu yang panjang, maka biaya produksi industri manufaktur juga berpotensi naik. Hal ini tentu dapat memengaruhi efisiensi produksi serta daya saing produk industri di pasar domestik maupun ekspor,” ujar Agus.
Selain energi, konflik geopolitik juga berpotensi memicu gangguan pada ketersediaan bahan baku industri yang selama ini dipasok dari pasar global. Ketidakpastian geopolitik sering kali berdampak pada terganggunya perdagangan internasional, kenaikan harga komoditas, serta perubahan jalur distribusi logistik.
Beberapa sektor industri nasional yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor berpotensi terdampak, seperti industri kimia, petrokimia, tekstil, logam, hingga industri makanan dan minuman.
Dalam situasi tersebut, biaya pengadaan bahan baku bisa meningkat dan waktu pengiriman menjadi lebih panjang akibat perubahan rute logistik global maupun meningkatnya risiko transportasi internasional.
Agus juga menambahkan bahwa gejolak geopolitik global dapat memengaruhi stabilitas permintaan ekspor. Konflik internasional biasanya memicu volatilitas pasar global sehingga permintaan dari negara tujuan ekspor bisa mengalami fluktuasi.
“Perkembangan situasi geopolitik global tentu perlu kita antisipasi bersama. Kinerja ekspor industri manufaktur Indonesia selama ini sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi global dan permintaan pasar internasional,” ungkapnya.
Meski demikian, Kemenperin menegaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga ketahanan sektor industri nasional. Salah satu strategi utama adalah memperkuat struktur industri hulu serta meningkatkan pemanfaatan bahan baku dalam negeri.
“Penguatan industri hulu dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri menjadi sangat penting agar industri manufaktur Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasokan global yang rentan terhadap gejolak geopolitik,” jelas Agus.
Selain itu, pemerintah juga mendorong efisiensi energi di sektor industri sekaligus mempercepat transformasi menuju industri hijau. Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang sangat sensitif terhadap dinamika geopolitik global.