Oleh, Dr Ilham Kadir, MA.
Seorang pengemis di Bogor tertangkap kamera ketika hendak membuka pintu mobil pribadinya, Herman namanya. Ia sudah menjadi pengemis sejak belasan tahun silang, mangkal di dekat lampu merah. Ketika fotonya viral dan dipergunjingkan oleh penghuni dunia maya, ia pun kaget. Namun dia mengakui merental mobil setiap kali berangkat untuk meminta-minta di Kota Bogor.
Kasus Herman, Si Pengemis perlente itu membuka tabir keanehan di negeri ini. Fakta lain, seperti dikutip dari laporan tahunan Pertamina 2018, kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris yang dibayarkan oleh perseroan senilai US$ 47,27 juta hingga 31 Desember 2018. Jika dikonversi dengan asumsi kurs Rp 14.000 per dolar, nilai itu sekitar Rp 661,82 miliar.
Kini, jumlah direksi dan komisaris Pertamina sebanyak 19 orang yang terdiri dari 11 direksi dan 8 komisaris. Jika nilai kompensasi itu dibagi rata, setiap direksi dan komisaris Pertamina menerima sedikitnya Rp 34,83 miliar per tahun.
Lain halnya laporan keuangan BPJS Kesehatan, pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2019. BPJS Kesehatan menganggarkan dana operasional untuk delapan direksi sebesar Rp32,88 miliar.
Artinya, setiap anggota direksi mendapat insentif Rp4,11 miliar per orang. Dengan kata lain, seluruh direksi menikmati Rp342,56 juta per bulan. Ada pun beban insentif kepada tujuh dewan pengawas BPJS Kesehatan rata-rata mendapat Rp2,55 miliar.
Apabila insentif yang diterima dewan pengawas dalam 12 bulan, maka upah yang diterima mencapai Rp 211,14 juta per bulan.
Terbaru, Wahyu Setiawan, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK). Dia memiliki sejumlah aset di kampung halamannya, Banjarnegara.
Salah satunya, rumah mewah di Graha Prima Land. Rumah mewah itu ditaksir senilai miliaran rupiah. Kini, Wahyu telah ditetapkan sebagai tersangka karena kedapatan menerima suap sebesar Rp400 juta dari kader yang mejadi caleg PDIP.
Adakah yang salah dalam kasus Herman, Direksi Pertamina dan BPJS, hingga rumah mewah Wahyu Setiawan? Itulah yang saya sebut “Fikih Kepatutan”.
Fikih Kepatutan adalah tenggang rasa terhadap kondisi yang ada di sekitar kita yang terdekat. Seperti lingkungan di mana kita hidup, komunitas, hingga daerah, dan negara. Kepatutan adalah norma-norma umum yang kita sepakati secara kultur alias turun temurun. Kepatutan adalah kepekaan dan senonoh, lawan dari kepatutan adalah tidak peka dan tak senonoh.
Keempat kasus di atas, adalah ilustrasi nyata yang ada di negeri ini. Bukan mitos, bukan dongen, dan bukan pula fiksi, tapi nyata adanya. Kepatutan juga kadang menjadi antitesa dari hukum positif.
Orang-orang pintar ketika berbicara, pasti selalu mengacu pada landasan hukum. Apa pun yang diperbuat selama itu legal, maka tidak jadi masalah. Kendati harus mempermalukan diri sendiri.