Kemenag Pastikan Gaji Pegawai yang Beralih ke Kemenhaj Dibayar hingga Januari 2026

Indonesiainside.id – Kementerian Agama (Kemenag) memastikan telah membayarkan gaji pegawai yang dialihkan ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) hingga Januari 2026. Adapun keterlambatan pembayaran gaji pada Februari 2026 disebabkan belum terbitnya Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dari Kemenhaj yang menjadi syarat penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).

Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin menegaskan, tidak ada pungutan liar dalam proses pengusulan SKPP pegawai yang dialihkan. Menurutnya, Kemenag sepenuhnya mendukung proses transisi sumber daya manusia (SDM) dari Kemenag ke Kemenhaj.

“Tidak ada pungli dalam proses usul penerbitan SKPP. Kemenag sepenuhnya mendukung transisi SDM dari Kemenag ke Kemenhaj. Hanya saja, di lapangan memang terdapat kendala terkait penerbitan SK Pengangkatan dari Kemenhaj,” ujar Kamaruddin Amin di Jakarta, Kamis (12/2).

Ia menjelaskan, sejak awal Menteri Agama Nasaruddin Umar telah memberikan mandat agar seluruh jajaran Kemenag, baik pusat maupun daerah, mendukung penuh penyelenggaraan ibadah haji 2026, termasuk dalam hal transisi SDM dan pembayaran gaji. Karena itu, permohonan bantuan pembiayaan operasional dari Kemenhaj pada akhir 2025 langsung ditindaklanjuti.

“Kami sama sekali tidak keberatan dan langsung berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti surat dari Sekjen Kemenhaj,” kata Kamaruddin.

Kepala Biro SDM Kemenag Wawan Djunaedi menambahkan, untuk memperlancar kebijakan tersebut, Sekjen Kemenag telah menerbitkan surat kepada seluruh Kantor Wilayah dan Kantor Kemenag kabupaten/kota agar pembiayaan program Kemenhaj di daerah hingga akhir 2025 tetap ditanggung Kemenag. Termasuk di dalamnya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pada Desember 2025 dan Januari 2026, meskipun status pegawai telah dialihkan.

“Ada 3.507 pegawai Kemenag yang dialihkan setelah BPH bertransformasi menjadi Kemenhaj. Ditambah 21 pegawai yang dialihkan sebelumnya, sehingga total pegawai yang beralih ke Kemenhaj hingga Desember 2025 berjumlah 3.528 orang,” ujar Wawan.

Sementara itu, Kepala Biro Keuangan Kemenag Ahmad Hidayatullah menjelaskan, pengusulan SKPP seharusnya sudah tuntas paling lambat 10 Januari 2026 agar gaji Februari 2026 dapat dibayarkan oleh Kemenhaj. Namun, hingga batas waktu tersebut, dokumen pendukung berupa SK Pengangkatan dan Berita Acara Pelantikan dari Kemenhaj belum seluruhnya tersedia di daerah.

“SK Pengangkatan dari Kemenhaj merupakan syarat utama penerbitan SKPP. Fakta di lapangan, hingga 10 Januari 2026 dokumen tersebut belum sepenuhnya diterbitkan,” tegas Ahmad Hidayatullah.

Ia menambahkan, sebagian SK Kemenhaj untuk pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji baru diterbitkan setelah batas waktu yang disepakati, sehingga berdampak pada keterlambatan penerbitan SKPP sebagian pegawai.

Sebagai langkah mitigasi, Kemenag menerbitkan Surat Sekjen tertanggal 14 Januari 2026 yang menegaskan bahwa gaji Januari 2026 bagi pegawai UPT Asrama Haji tetap dibayarkan oleh Kemenag. Sementara gaji Februari 2026 ditargetkan dapat dibayarkan oleh Kemenhaj.

“Mayoritas pengusulan SKPP sudah diselesaikan. Selanjutnya diperlukan kepastian pembayaran gaji oleh Kemenhaj, mengingat status pegawai telah dialihkan sejak akhir Desember 2025,” tandas Ahmad Hidayatullah.

Tinggalkan Komentar